Reporter: Nana Puji – Editor : Redaksi
Samarinda, Natmed.id – Bantuan jaminan sosial untuk warga terkena dampak Covid-19 di Samarinda tak kunjung terealisasi. Masyarakat pun bertanya-tanya, kapan bantuan itu akan disalurkan.
Anggota Komisi I, DPRD Kaltim, Agiel Suwarno angkat bicara terkait hal tersebut, Selasa (2/6/20). Menurutnya, bantuan untuk pandemi Covid-19 dari instansi lain angkanya relevan, sedangkan dari provinsi itu jauh dari kata layak.
“Dikhawatirkan, jika bantuan itu diterima masyarakat, bisa timbul kecemburuan sosial. Ada suara dari kabupaten menyebutkan, jika angkanya hanya segitu, mending kami tidak usah dibagi,” ungkapnya.
Diketahui Dinas Sosial, Kutai Timur sudah menyerahkan data sebanyak 12.000 penerima bantuan ke provinsi. Tetapi, hingga 16 Mei lalu, tidak ada data satu pun yang dieksekusi.
“Kami bingung, sebenarnya data-data itu verifikasinya bagaimana. Padahal janji pemerintah provinsi ketika rapat dengar pendapat, mereka menyampaikan data ini akan dieksekusi mulai April, Mei dan Juni. Nah, sampai sekarang kami belum tahu,” tandasnya.
Lanjutnya, angka bantuan provinsi terdampak pandemi Covid-19 sangat tidak layak. Katanya, DPRD tidak tahu dan tidak pernah membicarakan angka tersebut.
“Yang kita tahu, anggaran Covid-19 secara menyeluruh itu awalnya disampaikan Rp 388 miliar itu saja,” tegasnya.
Kemudian, soal bagaimana implementasinya, berapa jumlah yang disalurkan pada masing-masing kepala keluarga, belum ada informasi yang jelas.
“Tetapi muncullah, angka Rp 250 ribu. Itu bukan keputusan DPRD, itu keputusan Tim Gugas (gugus tugas) Covid-19 provinsi,” tegasnya.
Mengenai layak tidaknya angka tersebut, usai kunjungan DPRD ke daerah, ternyata diketahui hampir sebagian besar menyatakan itu tidak layak.
Karena itu, Agiel mengusulkan, jika lebih gampangnya menyangkut penyaluran dan sebagainya, serahkan kepada kabupaten kota.
“Karena mereka lebih paham dan tahu mana masyarakat yang membutuhkan, mana yang tidak. Selain itu, kabupaten kota mempunyai basis data jelas,” pungkasnya.
