Balikpapan,Natmed.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, menggelar diseminasi layanan apostille tahun anggaran 2023. Acara ini berlangsung di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan pada Sabtu (30/8/2023).
Tema yang diusung yaitu “Apostille Sebagai Bentuk Pelayanan Publik yang Menunjang Bisnis Untuk Menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.”
Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Santi Mediana Panjaitan, menjelaskan diseminasi layanan apostille ini bertujuan untuk menginformasikan masyarakat tentang layanan apostille sebagai legalisasi dokumen publik dan sebagai platform untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder terkait dan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur juga melaksanakan pengambilan sumpah janji kewarganegaraan Republik Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah, Sofyan mengucapkan selamat kepada Briant Joi yang telah menjadi Warga Negara Indonesia, berharap memberi kontribusi positif bagi lingkungan dan negara.
“Selamat kepada Saudara Briant Joi yang telah menjadi Warga Negara Indonesia 100 persen. Diharapkan setelah menjadi WNI dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar serta untuk bangsa dan negara,” ucap Sofyan mengawali sambutannya.
Sofyan juga menekankan pentingnya diseminasi apostille dalam mempercepat proses legalisasi dokumen publik.
“Dengan layanan apostille kita dapat mempersingkat birokrasi dalam legalisasi dokumen publik. Sistem lama yang lamban diganti dengan sistem baru yang lebih mudah dan cepat. Sekarang, kalau bisa lebih mudah mengapa harus dipersulit,” ujar Sofyan.
Sofyan juga menjelaskan layanan apostille dapat diakses secara online melalui alamat apostille.ahu.go.id dan sertifikat apostille sudah dapat dicetak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.
Acara diseminasi menghadirkan tiga nara sumber, antara lain Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kaltim, Dulyono, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Kaltim, Dr. Winarno dan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Kepailitan Indonesia (AKPI), Dr. Ricardo Simanjuntak.
Acara ini juga mencakup pelatihan dasar bahasa isyarat yang bertujuan agar pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, mewujudkan pelayanan yang ramah berbasis HAM. Pelatihan tersebut disampaikan oleh Khairunnisa Al-Khansa dan Nabilah Sulistyani Putri dari Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin).
