Samarinda, Natmed.id – Penurunan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyesuaikan sejumlah program pembangunan, termasuk kelanjutan proyek Terowongan Samarinda yang kini tidak lagi dapat dibiayai sekaligus dalam satu tahun anggaran.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada tahun lalu APBD Samarinda berada di kisaran Rp5,8 triliun, saat ini nilainya turun menjadi sekitar Rp3,8 triliun.
“APBD kita tahun lalu Rp5,8 triliun, sekarang tinggal Rp3,8 triliun. Itu pun sebagian sumbernya dari bantuan transfer, termasuk dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Andi Harun saat kegiatan buka puasa bersama media di Musholla Ar Raudhah Balai Kota Samarinda, Jumat 13 Maret 2026.
Kondisi tersebut membuat pemkot harus melakukan berbagai langkah adaptasi dan mitigasi terhadap program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
Meski demikian, penyesuaian anggaran tidak boleh berdampak pada layanan dasar masyarakat. Pemerintah kota tetap memprioritaskan sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik.
“Kami tidak boleh memaksakan ambisi melaksanakan seluruh program dalam visi-misi jika itu justru mengorbankan pelayanan dasar masyarakat,” katanya.
Sejumlah proyek infrastruktur yang sebelumnya direncanakan dengan skema pembiayaan penuh dalam satu tahun kini harus dijalankan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.
“Beberapa kegiatan yang sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya, mengingat ruang fiskal yang terbatas, kami menempuh skema pembiayaan secara bertahap tiap tahun,” jelasnya.
Ia mengakui kondisi fiskal saat ini membuat pemerintah daerah sulit membiayai proyek infrastruktur berskala besar secara penuh dalam satu tahun anggaran.
“Kita sangat sulit membiayai satu kegiatan yang bersifat full desain dalam satu tahun. Karena itu ada kegiatan yang dibiayai dua tahun bahkan lebih,” ujarnya.
Selain penyesuaian terhadap proyek pembangunan, Pemkot Samarinda juga melakukan penghematan di berbagai pos belanja daerah.
Salah satunya dengan membatasi perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kota yang total anggarannya kini hanya sekitar Rp7 miliar untuk seluruh organisasi perangkat daerah.
“Belanja perjalanan dinas seluruh OPD termasuk kepala daerah, wakil kepala daerah, sekda, dan sekretariat kota itu sekitar Rp7 miliar. Kalau dibilang cukup tentu kurang, tapi kami melakukan lokalisasi terhadap jenis belanja perjalanan dinas,” kata Andi Harun.
Perjalanan dinas, lanjutnya, kini hanya difokuskan pada kegiatan yang benar-benar mendukung kepentingan daerah, terutama dalam mencari peluang pembiayaan program melalui kementerian atau lembaga di tingkat pusat.
Selain itu, pemerintah kota juga memangkas pengeluaran operasional rapat internal sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
“Rapat-rapat internal sekarang tidak ada lagi snack, hanya air putih. Kecuali kegiatan yang melibatkan undangan dari pihak luar,” ujarnya.
Ia menyebut kebijakan tersebut mampu menekan pengeluaran hingga sekitar 80 persen pada beberapa kegiatan operasional.
