Samarinda, Natmed.id – Meski APBD Samarinda tidak sebanyak daerah lain, Wali Kota Samarinda tetap menilai keuangan daerah tetap dalam kondisi sehat.
Menurutnya, banyak daerah yang secara kasat mata terlihat memiliki APBD besar. Namun, justru terbebani utang yang menumpuk dan sulit dibayar setiap tahun.
“APBD kita insyaallah sangat sehat. Kita punya prinsip bahwa kas daerah tidak boleh menyentuh angka di bawah Rp300 sampai Rp500 miliar,” ujar Andi Harun di Arutala Ballroom Lantai 4 Gedung B Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, Kamis, 10 April 2025.
Ia mengungkapkan, kekuatan utama suatu daerah bukan hanya pada besarnya anggaran. Tapi, juga pada integritas dan manajemen tata kelola keuangan yang bersih dan efisien.
Andi pun mengajak seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk konsisten menjaga semangat antikorupsi.
“APBD kita sekarang sudah menyentuh angka Rp6,8 triliun. Itu naik signifikan jika dibandingkan dengan saat awal saya menjabat, sekitar tiga tahun lalu,“ ujarnya.
“Banyak yang bertanya bagaimana caranya, padahal kuncinya sederhana. Disiplin dalam pengelolaan dan tidak mengabaikan potensi-potensi kecil,” sambung Andi.
Salah satu cara yang dicontohkannya adalah sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Ketika Dinas Pekerjaan Umum memperbaiki jalan di kawasan tertentu, maka nilai lahan di sekitarnya ikut naik.
Namun sayangnya, selama ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak turut bergerak cepat memanfaatkan potensi kenaikan nilai tersebut untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.
“Hal-hal kecil seperti ini sering kita abaikan. Padahal, dengan perencanaan dan eksekusi yang terintegrasi, kita bisa mengoptimalkan setiap rupiah yang beredar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi menyoroti pentingnya struktur APBD yang seimbang dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurutnya, Samarinda harus memperkuat pendapatan asli daerah dan memprioritaskan program-program yang sejalan dengan visi dan misi pemkot.
“Fokus kita tetap pada pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Dua hal ini harus jadi prioritas utama,” katanya.
Ia juga menanggapi peristiwa banjir yang kembali terjadi awal tahun ini. Padahal, dalam tiga tahun terakhir, Samarinda relatif aman dari genangan parah.
Andi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh curah hujan ekstrem yang mencapai 140 milimeter per detik pada 28 Januari 2025. Selain itu, serta ditambah dengan banjir kiriman dari wilayah Muara Badak.
“Dalam penyusunan RKPD, kita harus berbasis pada data. Kalau usulan program tidak mengacu pada data, tentu tidak akan efisien,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa perencanaan yang tidak berbasis data hanya akan menghasilkan proyek-proyek yang tidak menyentuh akar permasalahan.
Kemudian, sembari berharap pihaknya dapat terus menjaga kesehatan fiskal, meningkatkan layanan publik, serta membangun kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
