Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah terkait untuk mengantisipasi potensi bencana. Khususnya kerawanan longsor di jalur vital Berau menuju Wahau (Kutai Timur). Kerja sama ini ditekankan mengingat jalur tersebut merupakan jalan nasional.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan bencana longsor memerlukan sinergi lintas sektor.
“Ya, kita koordinasi dengan pemerintah daerah Kutim, BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) seperti apa, karena itu juga termasuk jalan nasional,” kata Sri Wahyuni di Polder Air Hitam Samarinda, Kamis, 11 Desember 2025.
Koordinasi tersebut juga melibatkan kementerian pusat, yang terbukti dari kehadiran perwakilan Kementerian PUPR dalam apel kesiapan penanganan bencana di Kaltim.
“Tadi juga di apel kan ada dari Kementerian PUPR yang terlibat,” tambahnya, menandakan keseriusan Pemprov Kaltim dalam mengamankan jalur transportasi penting tersebut dari potensi longsor.
Mengenai penanganan bencana yang sedang terjadi, Sekda Sri Wahyuni menginformasikan bahwa saat ini Provinsi Kaltim belum menetapkan status bencana tingkat provinsi. Hal ini karena penanganan masih dinilai mampu ditangani oleh otoritas di tingkat kabupaten/kota.
“Saat ini memang belum ditetapkan status bencana, karena masih bisa ditangani oleh Kabupaten Kota,” jelas Sri Wahyuni.
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa posko-posko penanganan bencana yang didirikan di wilayah terdampak tetap berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya, untuk memastikan layanan dan respons cepat di lapangan. Posko ini otomatis diaktifkan di tingkat Kabupaten/Kota apabila terjadi bencana.
Sekda juga memaparkan bahwa kesiapsiagaan Kaltim dalam menghadapi bencana tidak hanya bergantung pada Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim memiliki anggaran tersendiri di luar BTT untuk operasional dan kesiapsiagaan.
Anggaran khusus untuk BPBD Kaltim tersebut memiliki besaran yang signifikan untuk menjamin pelaksanaan tugas operasional sehari-hari.
Ia menambahkan bahwa dari total tersebut, sekitar Rp4 miliar dialokasikan khusus untuk kebutuhan operasional BPBD. Anggaran tersebut diklaim cukup untuk menunjang aktivitas harian dan kesiapsiagaan tim.
