Samarinda, Natmed.id – Masalah banjir kiriman yang kerap menghantui warga di wilayah utara Kota Samarinda terus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Mengingat letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara kini tengah mengawal ketat proyek-proyek mitigasi bencana guna menekan dampak luapan air ke permukiman masyarakat.
Camat Samarinda Utara Mohamad Joni, memberikan gambaran mendalam mengenai tantangan serta progres solusi jangka panjang yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Joni menjelaskan bahwa fenomena banjir di wilayahnya sering kali bukan disebabkan oleh curah hujan lokal semata, melainkan adanya air kiriman dari wilayah tetangga.
Aliran air dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara secara alami mengalir masuk ke kawasan Tanah Datar, yang kemudian bergerak menuju Kelurahan Pampang.
“Aliran air ini masuk ke Pampang, lalu bermuara ke Waduk Benanga, hingga akhirnya lari ke daerah Bengkuring. Inilah yang menjadi titik perhatian kami bersama BPBD dan instansi teknis terkait,” ujar Joni.pada Natmed.id, Minggu, 8 Maret 2026
Menurutnya, pemahaman mengenai jalur air ini sangat penting agar langkah penanganan yang diambil tepat sasaran dan tidak hanya bersifat sementara.
Sebagai solusi permanen, Pemerintah Kota Samarinda melalui dinas terkait tengah memacu pembangunan kolam retensi di dua lokasi strategis. Kolam ini dirancang untuk berfungsi sebagai area parkir air (reservoir) guna memecah debit air yang masuk sebelum dialirkan secara terkontrol ke sistem drainase utama.
Joni menyampaikan kabar positif terkait proyek di kawasan ini. Ia mengonfirmasi bahwa kendala utama berupa pembebasan lahan telah berhasil diatasi.
“Untuk pembebasan lahan di wilayah Bengkuring alhamdulillah sudah teratasi. Saat ini, kami tinggal menunggu dimulainya proses pelaksanaan fisik secara teknis dari pihak Dinas PUPR,” jelasnya.
Berbeda dengan Bengkuring, proyek kolam retensi di Pampang masih menghadapi dinamika di lapangan. Dari total rencana lahan seluas 70 hektare yang ditargetkan untuk dibebaskan, saat ini baru terealisasi sekitar 8 hektare.
Keterlambatan progres di Pampang, menurut Joni, disebabkan oleh adanya persoalan administratif terkait kepemilikan lahan. Di lokasi tersebut, ditemukan adanya tumpang tindih klaim lahan, baik antarkelompok tani maupun pihak perorangan.
“Di lokasi Pampang memang ada dinamika lapangan. Ada tumpang tindih lahan antara kelompok tani maupun perorangan yang harus diselesaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” tambah Joni.
Pihaknya terus berupaya melakukan mediasi dan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait agar pembebasan lahan seluas 70 hektare tersebut dapat segera dituntaskan.
Sembari menunggu rampungnya infrastruktur besar tersebut, Joni tetap mengimbau masyarakat di titik-titik rawan untuk tetap waspada, terutama saat intensitas hujan tinggi di hulu.
Sinergi antara pembangunan infrastruktur pemerintah dan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan diharapkan dapat menjadi kunci utama dalam membebaskan Samarinda Utara dari ancaman banjir menahun.
