Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menata ulang rencana program kerja menjelang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul penurunan kapasitas anggaran yang memaksa perangkat daerah lebih selektif dalam menentukan kegiatan prioritas.
Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Nadya Turisna mengatakan kondisi tersebut membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) harus lebih adaptif dalam menjalankan program kerja tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Penurunan kapasitas anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merancang program kerja ke depan.
“Kita biasanya menerima anggaran sekitar Rp5,8 triliun tiba-tiba harus menyesuaikan menjadi sekitar Rp3 triliun. Tentu ini membutuhkan penyesuaian besar bagi perangkat daerah,” ujarnya usai forum lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 di kantor Bapperida Kota Samarinda, Kamis 12 Maret 2026.
Ia menggambarkan perubahan tersebut sebagai situasi yang menuntut penyesuaian cepat dari seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Seperti kita yang biasanya minum air panas, tiba-tiba harus minum air dingin. Pasti ada perbedaan yang harus kita adaptasi,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Samarinda menekankan agar perangkat daerah lebih selektif dalam menyusun program kegiatan, terutama yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran, perangkat daerah harus menyesuaikan kegiatannya. Artinya memilih program yang benar-benar prioritas,” jelas Nadya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran juga menjadi dorongan bagi ASN untuk menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.
“ASN akhirnya dituntut untuk berinovasi. Inovasi itu dibuat untuk menjawab permasalahan yang terjadi, terutama terkait pelayanan publik,” ujarnya.
Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meskipun ruang fiskal semakin terbatas. Sejumlah instansi pelayanan seperti kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diminta tetap menjaga kualitas layanan.
“Pelayanan publik harus tetap baik, baik di kecamatan, di Capil maupun di DPMPTSP. Kalau ada keluhan masyarakat, pelayanan harus tetap responsif,” katanya.
Terkait penilaian pelayanan publik di Kota Samarinda, Nadya menyebut secara umum berada dalam kategori baik pada tingkat kota, meski kualitas antar perangkat daerah masih bervariasi.
“Kalau secara skala kota dinilai sudah baik karena yang menilai langsung dari Kementerian PANRB. Tapi kalau dilihat per dinas tentu nilainya bervariasi, ada yang naik ada juga yang turun,” jelasnya.
Selain keterbatasan anggaran, beberapa OPD juga menghadapi kendala fasilitas pelayanan yang semakin terbatas seiring bertambahnya jenis layanan kepada masyarakat.
Beberapa kecamatan mulai mengalami kekurangan ruang pelayanan karena adanya penambahan fungsi layanan baru. Kondisi ini mendorong usulan rehabilitasi kantor dari sejumlah perangkat daerah.
Nadya menilai tidak semua persoalan fasilitas harus diselesaikan melalui pembangunan fisik, mengingat keterbatasan anggaran yang ada.
“Tidak selamanya harus direhab. Kalau fasilitas yang ada masih bisa dimaksimalkan dan masyarakat tetap nyaman dilayani, itu juga sudah cukup,” ujarnya.
Ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik. Aparatur pemerintah diminta tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tidak boleh ada lagi alasan pelayanan terhambat karena anggaran tidak ada. Kalau masyarakat butuh pelayanan, kita tetap harus tanggap,” tegasnya.
Dalam penyusunan RKPD 2027, pemkot menegaskan fokus utama akan diarahkan pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap penguatan ekonomi daerah dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Makanya kita tekankan perangkat daerah untuk benar-benar memilah kegiatan yang prioritas, terutama yang berdampak pada penguatan ekonomi dan tata kelola pemerintahan,” tutup Nadya.
