Samarinda, Natmed.id – Penurunan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi sorotan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2027, pada Senin 9 Maret 2026.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Harminsyah mengatakan keterbatasan anggaran OPD menjadi faktor utama yang memengaruhi penyusunan program pembangunan daerah.
“Dari awal memang sudah dijelaskan ada kekurangan anggaran OPD kita yang menurun. Ini menjadi faktor utama, tetapi di sisi lain kita juga harus tetap mengakomodir 10 prioritas utama di setiap kecamatan,” kata Harminsyah di kantor Bapperida Kota Samarinda.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas agar kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan tetap dapat terakomodasi.
“Setiap kecamatan itu punya prioritas masing-masing dan itu yang kemudian menjadi titik fokus pembahasan tadi,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Harminsyah juga menyoroti masih adanya kendala dalam proses sinkronisasi usulan program dari kecamatan dengan perangkat daerah, terutama dari sisi administrasi.
“Dalam proses sinkronisasi tadi masih ada beberapa hal, misalnya secara administrasi kurang lengkap atau ada kekeliruan dalam usulan dari kecamatan maupun OPD. Ini memang teknis administrasi, tetapi tetap menghambat karena harus diperbaiki lagi,” jelasnya.
Persoalan tersebut perlu segera dibenahi agar tidak memperlambat proses perencanaan pembangunan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah memberikan pelatihan kepada aparatur yang terlibat dalam penyusunan program.
“Kita juga mengusulkan agar ada pelatihan terlebih dahulu supaya tidak ada kesalahan dalam proses administrasi yang justru memperlambat pekerjaan,” katanya.
Komisi IV juga mengingatkan agar arah pembangunan Kota Samarinda tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memberi perhatian pada pengembangan sumber daya manusia.
“Harapan kami pengembangan SDM masyarakat Kota Samarinda benar-benar diutamakan juga, jangan hanya fisik yang menjadi fokus utama,” tegas Harminsyah.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ismail Latisi menjelaskan forum tersebut pada dasarnya bertujuan menyinkronkan berbagai usulan program prioritas yang berasal dari kecamatan dengan visi dan misi pemerintah daerah.
“Mestinya agenda hari ini adalah sinkronisasi antara program prioritas hasil musrenbang dari kecamatan dengan visi misi wali kota serta arah kebijakan nasional,” ujarnya.
Melalui forum tersebut pemerintah daerah dapat menentukan program mana yang selaras dengan target pembangunan daerah sehingga dapat dilanjutkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun mendatang.
“Tadi dipaparkan kemudian didengarkan usulan-usulan yang ada. Mana yang sesuai kemudian diteruskan dan dilanjutkan, supaya ketercapaian visi misi wali kota bisa dicapai,” katanya.
Pembahasan RKPD tersebut menjadi penting karena akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda pada tahun 2027.
“Ini pembahasan untuk RKPD tahun 2027, supaya target-target pembangunan yang diinginkan bisa tercapai,” tambahnya.
