Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun secara eksplisit mengumumkan berakhirnya era perencanaan pembangunan konvensional yang tidak berdampak.
Ia menuntut transformasi fundamental dalam tubuh birokrasi, menggeser fokus dari sekadar penyerapan anggaran menjadi pencapaian kualitas hidup masyarakat.
Andi Harun menyoroti bahwa selama bertahun-tahun, perencanaan seringkali hanya menjadi pengulangan dari tahun ke tahun tanpa dasar riset yang kuat. Dia tidak ingin lagi melihat usulan program yang hanya berdasarkan intuisi atau kepentingan sepihak.
“Kita tidak boleh lagi bekerja seperti pemadam kebakaran yang baru bergerak saat ada api, tanpa tahu penyebabnya. Perencanaan kita mulai hari ini harus berbasis data (evidence based planning). Jangan lagi ada usulan yang sifatnya katanya atau sepertinya, itu hanya akan membuang-buang uang rakyat,” ujar Andi Harun saat diwawancara pada Rabu, 1 April 2026.
Wali Kota Andi Harun juga melontarkan kritik pedas terhadap kebiasaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang merasa sukses hanya karena anggaran telah habis terserap atau proyek fisik telah selesai dibangun.
“Saya instruksikan kepada seluruh kepala OPD, ubah orientasi kalian. Jangan bangga kalau hanya bisa membangun gedung atau jalan (output), tapi tanyakan pada diri sendiri, apakah gedung itu dipakai? Apakah jalan itu memutar roda ekonomi? (outcome). Masyarakat tidak butuh tumpukan semen yang tidak berfungsi, mereka butuh hasil nyata yang mengubah taraf hidup mereka,” imbuhnya.
Menghadapi tantangan defisit anggaran dan penyesuaian dana bagi hasil dari pusat, Andi Harun menegaskan bahwa sistem bagi-bagi jatah anggaran antardinas harus dihentikan. Ia memperkenalkan kebijakan Money Follow Priority Program sebagai solusi di tengah keterbatasan fiskal.
“Dalam kondisi keuangan yang sedang terkontraksi seperti sekarang, kita harus memiliki sense of crisis. Tidak ada lagi istilah bagi-bagi rata agar semua senang. Anggaran akan kita kucurkan secara maksimal hanya pada program yang menjadi prioritas utama kota, seperti penanganan banjir dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Program yang sifatnya seremonial atau tidak mendesak, coret saja,” tegasnya.
Selain itu, terkait paradigma baru ini, Andi Harun menegaskan bawahannya untuk lebih terbuka terhadap kritik dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan di ruang publik secara intelektual.
“Saya ingin birokrasi yang berani berdebat dengan data. Jika ada masyarakat yang mengkritik di media sosial, jangan alergi. Jawab dengan fakta pembangunan. Kita harus membangun tradisi pemerintahan yang dewasa, transparan, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik praktis sesaat,” pungkasnya.
