Samarinda, Natmed.id – Ketidakpastian mengenai pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membuat Wali Kota Samarinda Andi Harun mengambil langkah taktis.
Andi Harun melakukan koordinasi langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud untuk mengurai sumbatan administratif yang terjadi di tingkat provinsi.
Langkah ini dilakukan guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan stabil, terutama dalam aspek legalitas keuangan daerah yang sangat bergantung pada sosok Sekda.
Andi Harun mengonfirmasi bahwa kendala utama belum terbitnya surat penunjukan Penjabat (Pj) Sekda bukan berada di tangan Gubernur, melainkan masalah alur surat di internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur..
“Diketahui adanya kendala administratif di tingkat provinsi karena surat tersebut belum sampai ke tangan Gubernur, masih tertahan di Wakil Gubernur,” ungkap Andi Harun saat diwawancarai pada Senin, 30 Maret 2026.
Keterlambatan ini menjadi perhatian serius karena tanpa adanya rekomendasi dari gubernur, Pemkot Samarinda tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan sosok yang akan menjalankan tugas-tugas administratif strategis tersebut.
Andi Harun menekankan bahwa jabatan Sekda bukanlah sekadar posisi struktural biasa. Sekda memiliki peran vital sebagai pengguna anggaran dan pejabat yang memiliki otoritas dalam administrasi keuangan daerah.
Jika posisi ini tidak segera memiliki legitimasi yang jelas, dampaknya akan dirasakan langsung oleh ribuan pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda.
“Pentingnya jabatan Sekda ini untuk legitimasi administrasi keuangan, termasuk pembayaran gaji belasan ribu pegawai, mulai dari PNS, P3K, hingga tenaga harian lepas (THL),” tegas Wali Kota Andi Harun.
Kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat hak-hak pegawai merupakan prioritas utama yang tidak boleh terhambat oleh kendala birokrasi teknis.
Meski fokus saat ini adalah pengisian jabatan Pj Sekda untuk mengisi kekosongan sementara, Andi Harun juga memastikan bahwa proses seleksi untuk jabatan Sekda definitif tetap berjalan sesuai prosedur.
Pihak Pemkot telah merampungkan seleksi terbuka dan telah mengusulkan nama terbaik kepada pemerintah pusat melalui provinsi.
“Pemkot Samarinda juga telah mengajukan satu nama dari tiga kandidat untuk posisi Sekda definitif,” tambahnya.
Andi Harun berharap proses di tingkat provinsi dapat segera selesai sehingga pelayanan publik dan administrasi internal pemerintahan di Kota Tepian kembali normal tanpa ada kekhawatiran mengenai aspek legalitas.
