Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan pernyataan keras terkait munculnya isu dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum kedinasan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Penegasan ini disampaikannya guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan integritas birokrasi tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi yang sedang melanda.
Menanggapi informasi yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial mengenai praktik tidak terpuji oleh oknum petugas di lapangan, Andi Harun memberi penjelasan.
Ia menekankan bahwa supremasi hukum dan kedisiplinan pegawai adalah prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.
Andi Harun menyatakan bahwa dirinya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga penunjang yang terbukti menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Dia menginstruksikan Inspektorat Daerah untuk tetap siaga dalam menerima laporan masyarakat.
“Terkait isu pungli yang ramai di media sosial, saya tegaskan jika ada bukti valid, oknum yang terlibat akan langsung diproses secara hukum administratif. Saya meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor ke Inspektorat atau kepolisian jika menemukan pelanggaran di lapangan,” tegas Andi Harun, Senin,9 Maret 2026.
Meski bersikap tegas, Andi Harun juga memberikan catatan penting kepada masyarakat dan pengguna media sosial agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan akurasi informasi.
Ia mengingatkan agar setiap aduan yang disampaikan harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat agar proses penindakan dapat berjalan secara objektif.
“Pemerintah butuh laporan yang terverifikasi agar langkah hukum yang diambil benar-benar tepat sasaran terhadap oknum yang melanggar,” tambahnya.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan (good governance).
Di tengah situasi sulit akibat tekanan ekonomi global, Andi Harun berharap seluruh jajaran kedinasan dapat menunjukkan empati kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang jujur dan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku.
Ia memastikan bahwa pengawasan internal akan terus diperketat, terutama pada dinas-dinas teknis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan distribusi logistik di lapangan.
