Samarinda, Natmed.id – Stabilitas ekonomi nasional kini berada dalam fase kritis akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Wali Kota Samarinda memberi peringatan keras mengenai dampak berantai (multiplier effect) dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz terhadap postur anggaran negara dan ketahanan ekonomi di daerah.
Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Mahakam di Polresta Samarinda, Wali Kota Andi Harun memaparkan analisis mendalam mengenai fluktuasi harga energi yang telah melampaui batas kewajaran fiskal Indonesia.
Andi Harun menyoroti pergerakan harga minyak mentah dunia yang melonjak tajam dalam sembilan hari terakhir. Dari posisi stabil di angka 72 Dolar AS per barel, harga sempat menyentuh 110 Dolar AS sebelum akhirnya bertengger di level 108 Dolar AS per barel.
Kenaikan ini, menurutnya, telah merobek jaring pengaman fiskal nasional. Berdasarkan pantauan terhadap pengumuman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Indonesia saat ini sudah mencatatkan defisit sebesar 0,53 persen dari PDB, atau setara dengan Rp135,7 triliun.
“Angka psikologis ekonomi kita itu maksimum berada di angka 72 sampai 80 Dolar per barel. Hari ini sudah menyentuh 108 Dolar. Jika perang ini tidak selesai dalam sebulan, atau bahkan beberapa hari ke depan, defisit APBN kita diprediksi bisa menyentuh angka 3,6 hingga 4 persen,” ungkap Andi Harun dengan nada serius, Senin 9 Maret 2026
Ia menambahkan bahwa meski skenario bertahan hingga 90 hari sedang disiapkan oleh Kementerian ESDM, realita di lapangan menunjukkan bahwa ketahanan energi nasional yang sesungguhnya berada dalam tekanan besar.
Situasi geopolitik ini memaksa pemerintah nasional untuk mempertimbangkan langkah-langkah darurat yang diprediksi tidak akan populer di mata publik.
Andi Harun mencermati sinyal dari Menteri Keuangan Purbaya bahwa penyesuaian kebijakan energi, baik melalui kenaikan harga BBM maupun pemangkasan subsidi menjadi opsi yang tak terelakkan jika kondisi tidak berubah.
“Pemerintah sedang memikirkan dua jalan keluar, perubahan kebijakan energi atau menurunkan subsidi. Jika subsidi dikurangi, masyarakat harus membeli dengan harga yang jauh lebih mahal. Secara teori ekonomi, subsidi memang baik, namun saat negara dalam keadaan goyah dan rentan, pengurangan subsidi menjadi langkah pahit yang harus diambil agar negara tidak kolaps,” jelasnya.
Namun, Andi Harun memberi catatan kritis bahwa kebijakan tersebut hadir di saat daya beli masyarakat sedang mengalami tren penurunan. Dia menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil di pusat akan memiliki resonansi langsung terhadap situasi politik dan keamanan di daerah.
Menutup analisis ekonominya, Wali Kota Andi Harun mengaitkan tekanan makro tersebut dengan fenomena sosial yang mulai muncul di Samarinda dan jalur nasional lainnya. Ia mencatat adanya anomali peningkatan kasus pencurian fasilitas publik sebagai indikator penurunan kesejahteraan masyarakat.
“Gejalanya sudah mulai nyata. Sejarah menunjukkan bahwa di saat masyarakat mengalami tekanan ekonomi yang berat, angka kriminalitas akan cenderung meninggi. Inilah yang harus kita waspadai bersama jajaran Polri dan TNI,” pungkas Andi Harun.
Pemerintah Kota Samarinda sendiri menyatakan telah mengambil langkah antisipatif melalui kebijakan Efisiensi Super Serius guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah tekanan transfer dana dari pusat yang kian mengetat.
