Balikpapan, Natmed.id – Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik dengan tegas mematuhi instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Arahan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada 30 Oktober 2023 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Akmal Malik menguraikan tujuh poin penting yang harus dijalankan dengan serius di daerah.
“Pertama, Presiden meminta kendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok,” ujar Akmal Malik pada Sabtu, (4/11/2023) melalui zoom meeting di Jakarta.
Poin kedua, fokus pada penyaluran dana stimulus ekonomi dan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi potensi dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat peristiwa Super El Nino yang perlu diwaspadai.
Selanjutnya, Akmal Malik menyoroti proses perizinan investor dan menginginkan prosedur yang lebih sederhana dan tanpa hambatan. Tujuannya, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Poin keempat, menegaskan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanpa melakukan intervensi dengan tujuan memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
“Kelima, dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, memastikan netralisasi ASN terjaga,” imbuhnya.
Dalam konteks tahun politik yang semakin dekat, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian konflik atau kericuhan di daerah oleh pemimpin daerah. Hal ini untuk memastikan kelancaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2024.
Terakhir, Gubernur Akmal Malik mengingatkan pemda untuk terus berkomitmen dalam menjalankan program penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri.
Semua arahan Presiden ini disampaikan dengan tujuan menghindari miskomunikasi yang bisa muncul di berbagai media. Diharapkan, implementasi arahan tersebut akan meningkatkan pelayanan pemda kepada masyarakat tanpa terpengaruh oleh berita palsu. Ini adalah upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga dan mencapai kinerja maksimal.
