Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan mengusulkan adanya transformasi kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan pasar kerja dalam jangka panjang.
Usulan tersebut ia sampaikan dalam konteks pelaksanaan program pendidikan gratis seperti GratisPol yang menurutnya harus dibarengi dengan pembaruan strategi pendidikan vokasi agar tidak menghasilkan lulusan yang terputus dari kebutuhan dunia industri.
Agusriansyah, yang duduk di Komisi IV DPRD Kaltim, memandang bahwa pembenahan sektor pendidikan kejuruan tidak cukup hanya difokuskan pada peningkatan fasilitas atau jumlah peserta didik.
Yang lebih penting, kata dia, adalah menyentuh substansi kurikulum dengan pendekatan yang relevan terhadap proyeksi lapangan kerja masa depan.
“Kalau bisa selain daripada pemberian Gratispol terhadap mahasiswa, yang paling utama juga yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana mendiskusikan mulai dari SMK itu jurusan-jurusan yang update. Yang kira-kira 5-10 tahun ke depan memang ruang-ruang lapangan pekerjaan itu terbuka,” ujar Agusriansyah, Senin, 14 Juli 2025.
Ia mencontohkan pentingnya pengembangan jurusan baru di SMK, khususnya pada bidang pertanian berbasis teknologi.
Menurutnya, teknologi seperti drone dan alat mekanisasi pertanian harus mulai dikenalkan sejak jenjang kejuruan agar siswa tidak hanya memiliki keterampilan dasar, tetapi juga keahlian yang sesuai dengan praktik industri terkini.
Tidak hanya berhenti pada sektor pertanian, Agusriansyah juga mendorong agar pendidikan vokasi mulai membuka diri terhadap bidang digital yang saat ini tengah berkembang pesat.
Ia menyarankan dibukanya jurusan konten kreator dan youtuber, lengkap dengan pelatihan teknis dan sertifikasi yang mampu memastikan lulusan memiliki daya saing.
“Jurusannya sudah langsung menuju ke situ, termasuk misalnya jurusan konten kreator, jurusan youtuber. Itu kelembagaan harus dibuka agar supaya mereka lulus itu langsung dibekali, ada sertifikasi video dan sebagainya,” katanya.
Menurut Agusriansyah, langkah-langkah tersebut harus menjadi bagian dari desain besar pendidikan di Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa program seperti GratisPol tidak boleh berhenti pada janji akses pendidikan semata, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan relevansi lulusan terhadap perkembangan dunia kerja.
Agusriansyah menutup pernyataannya dengan menyampaikan kekhawatiran bahwa jika program GratisPol diberikan tanpa mempertimbangkan relevansi jurusan, maka dalam rentang waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan, para lulusan justru berisiko tidak memiliki peluang kerja akibat perubahan dinamika dunia.
