Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menerima kunjungan dari Pergerakan Mahasiswa Kaliorang Kutai Timur (PMKKT) di ruang Fraksi PKS DPRD Kaltim, Senin, 7 Juli 2025.
Diskusi hangat yang berlangsung di ruangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, PMK menyoroti persoalan serius yang tengah dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Kutai Timur.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 10 Maret 2025, Kutai Timur mencatat angka anak tidak sekolah tertinggi, melampaui kabupaten/kota lain seperti Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.
Ketua PMKKT, Irbhani, memaparkan rincian data yang mengindikasikan kondisi pendidikan yang memprihatinkan di Kutim. Ia menyebutkan bahwa jumlah anak yang belum pernah mengenyam pendidikan formal di Kutai Timur mencapai 9.945 orang.
Selain itu, terdapat 1.996 anak yang mengalami putus sekolah dan 1.470 anak yang telah lulus namun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
“Kutai Timur menempati posisi teratas, mengalahkan Kutai Kartanegara dan Samarinda dalam hal angka anak tidak sekolah,” sebut Irbhani.
Ia juga membeberkan perbandingan dengan daerah lain. Di Kutai Kartanegara, terdapat 5.523 anak yang belum pernah bersekolah, 2.945 anak putus sekolah, dan 3.627 anak tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus.
Sementara di Kota Samarinda, tercatat 4.221 anak belum pernah bersekolah, 2.076 anak putus sekolah, dan 2.079 anak tidak melanjutkan pendidikan.
Menurut Irbhani, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan akses pendidikan yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Ia menilai persoalan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan membutuhkan intervensi serius dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun provinsi.
Menanggapi hal itu, Agusriansyah Ridwan, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS dan anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyatakan keprihatinannya.
Ia menegaskan pentingnya pembaruan sistem pendataan pendidikan dan ketenagakerjaan yang akurat dan real-time di tingkat daerah. Menurutnya, keberadaan data yang valid sangat krusial dalam menyusun kebijakan publik yang berbasis pada realitas sosial.
“Mudah-mudahan ke depan Pemkab Kutim punya data sendiri. Ketika BPS merilis data misalnya, daerah juga harus punya pembanding agar publik bisa menilai mana yang paling valid,” tegas Agusriansyah.
Ia menilai, tanpa kemandirian dalam pengumpulan data, pemerintah daerah akan kesulitan dalam merespons cepat berbagai tantangan pendidikan di lapangan.
Karena itu, ia mendorong pembentukan tim penelitian independen guna mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan tingginya angka anak tidak sekolah di Kutai Timur.
Salah satu faktor yang patut ditelusuri, menurut Agusriansyah, adalah kemungkinan bahwa banyak anak usia sekolah yang telah bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan keberadaan penduduk tanpa identitas resmi Kutai Timur turut memengaruhi angka dalam pendataan.
“Ini bisa menjadi objek penelitian. Apakah karena sekolah yang tidak tersedia atau jaraknya jauh, sehingga anak-anak menjadi enggan melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa keadilan dalam akses pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan manusia. Ia mencontohkan konsep Sekolah Garuda sebagai pendekatan yang bisa dijadikan inspirasi, namun harus disesuaikan dengan tantangan spesifik wilayah 3T yang memiliki hambatan geografis dan sosial yang tidak ringan.
“Jangan sampai kita bilang sekolah gratis, tapi ongkos menuju sekolah justru lebih mahal. Pemerintah harus hadir menyelesaikan hambatan geografis dan sosial ini,” kata Agusriansyah.
Lebih jauh, Agusriansyah mengusulkan agar sistem pendidikan di daerah tidak hanya fokus pada kurikulum nasional, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan lokal dan kekayaan sumber daya alam setempat.
Dengan demikian, kata Agusriansyah, lulusan sekolah tidak hanya mendapat ijazah, tetapi juga keterampilan yang relevan untuk membangun daerahnya sendiri.
Beta feature
