Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan, menegaskan pentingnya penyesuaian program pendidikan gratis untuk pendidikan tinggi tinggi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih selaras dengan kebutuhan pasar kerja di masa depan.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pendidikan dan ketenagakerjaan, Agusriansyah menyampaikan pandangannya terkait arah kebijakan pendidikan tinggi yang dianggap perlu lebih strategis dan adaptif terhadap dinamika zaman.
Ditemui awak media pada Rabu, 9 Juli 2025, Agusriansyah menyebut, program bantuan pendidikan dari jenjang sarjana (S1) hingga doktoral (S3) yang selama ini dijalankan pemerintah daerah, patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun demikian, program tersebut tidak boleh terjebak dalam pola konvensional yang kurang memperhatikan arah kebutuhan dunia kerja ke depan.
“Kita tidak bisa hanya memberikan beasiswa ke jurusan-jurusan yang kurang relevan ke depan. Harus mulai dipetakan bidang-bidang apa yang akan dibutuhkan. Misalnya pertanian berbasis teknologi, konten kreator, jurusan energi terbarukan, dan sebagainya,” tegas Agusriansyah.
Ia menilai, pemilihan jurusan dalam skema beasiswa perlu mengacu pada proyeksi kebutuhan sektor industri dan pembangunan daerah dalam rentang lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Menurutnya, era transformasi digital, perubahan iklim, dan pergeseran struktur ekonomi global menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi spesifik dan aplikatif.
Agusriansyah menyebut sejumlah bidang studi yang dianggap relevan dengan tantangan zaman, seperti pertanian modern berbasis teknologi drone, otomasi sistem pertanian, serta bidang kreatif digital seperti produksi konten media dan animasi. Baginya, jurusan-jurusan tersebut bukan hanya menarik secara pasar, tetapi juga membuka peluang kerja baru yang lebih luas.
“Kita bisa buka jurusan-jurusan spesifik, misalnya pertanian modern atau youtuber profesional. Jadi ketika lulus, mereka tidak hanya dapat ijazah tapi juga punya keahlian dan sertifikasi yang langsung bisa dipakai kerja,” ujarnya.
Selain menyentuh aspek pemetaan kebutuhan industri, Agusriansyah juga menyoroti pentingnya integrasi antara arah pendidikan tinggi dengan rencana pembangunan jangka panjang Kalimantan Timur.
Menurutnya, alokasi beasiswa semestinya berpihak pada bidang-bidang yang secara langsung mendukung agenda besar nasional, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menekankan bahwa sektor-sektor seperti teknologi informasi, pengembangan infrastruktur, digitalisasi pemerintahan, dan keberlanjutan lingkungan harus mendapatkan perhatian khusus dalam desain program pendidikan dan pemberian beasiswa.
Baginya, IKN bukan hanya proyek fisik semata, tetapi peluang strategis untuk menyiapkan generasi muda yang mampu mengisi ruang-ruang kerja masa depan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Agusriansyah mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Ia berpendapat bahwa kampus tidak boleh berjalan sendiri tanpa terhubung dengan peta jalan pembangunan daerah dan nasional.
Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar program beasiswa tidak berhenti pada pembiayaan pendidikan semata.
Pemerintah, menurutnya, harus mulai merancang sistem pendampingan karier, pelatihan kewirausahaan, dan program inkubasi bisnis bagi para penerima beasiswa.
Agusriansyah menekankan bahwa penting bagi pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian beasiswa semata, tetapi juga memikirkan langkah lanjutan agar para lulusan memiliki kemandirian dalam menghadapi dunia kerja.
Menurutnya, lulusan tidak boleh sekadar menjadi pencari kerja, melainkan harus dibekali kemampuan untuk menjadi pencipta lapangan kerja baru.
Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mendorong agar pemerintah mulai merancang program pendampingan seperti pelatihan tambahan, inkubasi bisnis, maupun kerja sama dengan dunia industri sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
