Samarinda, natmed.id – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, melayangkan sorotan tajam terhadap ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di sejumlah wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Timur.
Kritik itu disampaikannya dalam rapat finalisasi RPJMD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur yang digelar pada Jumat, 25 Juli 2025.
Menurut Agusriansyah, terdapat sejumlah kawasan yang masih berada dalam kondisi terisolasi karena minimnya akses infrastruktur dasar. Ia menyebut wilayah seperti Desa Sandaran, Tanjung Mangkalihat hingga pelosok Tanjung Manis sebagai contoh nyata ketimpangan pembangunan yang harus segera diatasi.
“Kita perlu ketahui bahwa mereka itu terisolir,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Kondisi keterisolasian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek geografis semata, tetapi juga mencakup ketiadaan layanan dasar seperti jalan yang layak, aliran listrik, dan akses terhadap air bersih.
Bahkan, Agusriansyah menyebutkan bahwa hingga kini, sekitar 17 desa di Kutai Timur belum menikmati aliran listrik dari negara.
“Ini harus menjadi perhatian kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa situasi tersebut mencerminkan ketimpangan yang cukup mencolok dalam pembangunan antarwilayah di Kalimantan Timur.
Menurutnya, di saat sejumlah wilayah lain telah merasakan manfaat pembangunan infrastruktur modern, warga di pelosok Kutai Timur justru masih harus bertahan dalam kondisi serba terbatas.
Menurut Agusriansyah, hal itu menjadi indikator kegagalan dalam pemerataan pembangunan yang mestinya menjadi prioritas dalam penyusunan RPJMD provinsi.
Ia mengingatkan bahwa dokumen RPJMD tidak boleh semata-mata menjadi kumpulan program ambisius, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang berada di wilayah tertinggal.
“Pembangunan itu bukan hanya di kota, tetapi harus menjangkau yang jauh dan selama ini belum tersentuh,” katanya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya keberpihakan anggaran terhadap wilayah-wilayah terpencil dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.
Tanpa perhatian serius dan kebijakan afirmatif, lanjutnya, ketimpangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun akan terus berulang dari satu periode ke periode berikutnya.
Ia menaruh harapan besar agar pemerintah provinsi bersama seluruh pemangku kepentingan mampu menjadikan persoalan di Kutai Timur sebagai bahan evaluasi untuk membenahi arah pembangunan Kalimantan Timur secara lebih komprehensif.
Harapannya, proses tersebut dapat menghasilkan sebuah rumusan akhir yang tidak hanya kuat dalam visi dan konsep, tetapi juga tanggap terhadap persoalan mendasar yang selama ini membelit masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan termarjinalkan.
