Samarinda, Natmed.id – Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai menjelang satu tahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, arah kebijakan pemerintah daerah secara umum sudah menunjukkan kecenderungan positif, khususnya pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan upaya memperluas pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, ia mengingatkan pentingnya penguatan perencanaan dan integrasi kebijakan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Keberhasilan program sangat bergantung pada adanya perencanaan yang terpadu dan terarah,” ujar Agusriansyah, Sabtu, 7 Februari 2026.
Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat desain kebijakan yang benar-benar mampu menyatukan seluruh OPD dalam satu kerangka besar pembangunan daerah. Pola kerja sektoral yang masih dominan dinilai berisiko membuat program berjalan sendiri-sendiri, sulit dievaluasi efektivitasnya, bahkan berpotensi menimbulkan tumpang tindih anggaran.
“Kondisi seperti ini bisa menghambat pencapaian target pembangunan yang seharusnya saling terhubung dan saling menguatkan antar-OPD,” jelas Agusriansyah.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian DPRD adalah program pendidikan gratis. Agusriansyah menyoroti status program tersebut yang masih dikategorikan sebagai belanja non-wajib, sehingga berpotensi menekan ruang fiskal daerah jika tidak dikelola secara hati-hati.
“Kalau tidak dirancang dengan cermat, kebijakan ini bisa menggeser alokasi anggaran sektor lain yang juga penting, seperti pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa yang membutuhkan dukungan berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, untuk meminimalkan risiko fiskal, DPRD Kaltim mendorong Pemprov agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pemerintah daerah diminta lebih inovatif dalam menyusun skema pembiayaan alternatif, salah satunya melalui optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha.
“Pemanfaatan CSR bisa menjadi solusi untuk menopang program prioritas tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan,” tuturnya.
