Bontang, Natmed.id – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang M Irfan mendorong agar pemerintah dapat membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat sekolah guna mendukung keberlangsungan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Pasalnya, peran Satgas di tiap satuan pendidikan penting untuk memperkuat pengawasan penerapan protokol kesehatan dan kebiasaan baru.
“Iya penting itu, apalagi kan anak murid kita yang di tingkat SD dan SMP masih belum tau membedakan tindakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh,” kata Irfan saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Selasa (31/8/2021).
Lebih jauh, Irfan menjelaskan bahwa perlunya kesiapan sarana dan prasarana sekolah sebelum dilalukan PTM secara terbatas, karena ini penting guna menunjang kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi.
“Menjaga kualitas pembelajaran anak. Kan ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga agar sekolah tidak menjadi cluster penyebaran yang baru,” ungkapnya.
Oleh karena itu, PTM terbatas harus tetap mengedepankan prinsip hati-hati. Karena penting perlindungan kesehatan bagi insan pelaku pendidikan. Satgas Covid-19 sekolah bertugas mengawal dan menjamin keamanan dan keselamatan warga sekolah dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Satuan tugas seperti ini akan memperkuat pengawasan protokol kesehatan untuk menghindari penularan Covid-19.
“Penerapan teknis pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan juga harus diperkuat. Untuk memastikan adanya pengawasan protokol kesehatan ini, pemerintah mendorong agar terbentuk di satuan pendidikan,” imbuhnya.
Politikus Partai Amanat Nasional itu menambahkan terkait sistem pengawasan yang komprehensif dalam pembelajaran tatap muka bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan. Melainkan juga menjadi tanggung jawab orang tua dan pemerintah.
“Semua harus terlibat tanpa terkecuali, orang tua, pemerintah serta dinas terkait,” tandasnya.
Perlu diketahui, persiapan pelaksanaan PTM terbatas, sekolah mesti mempersiapkan diri untuk memenuhi daftar periksa sebagaimana yang tercantum dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
