Reporter: Emmi – Editor: Redaksi
Bontang, Natmed.id – Pengadaan kapal fiber untuk nelayan Kota Taman tidak dapat terealisasikan pada tahun 2020, lantaran tidak adanya perpanjangan waktu yang diberikan pemerintah pusat.
Sebab, pengadaan kapal fiber tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana dalam penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan aturan pemerintah pusat.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Perikanan, DKP3 Bontang Syamsu Wardi yang ditemui beberapa waktu lalu di Kedai Pesisir TPI Tanjung Limau.
“Kami ajukan pengadaan kapal fiber. Proses pengerjaan kapal fiber itu sebenarnya tidak lama sekitar lima bulanan saja. Namun ada proses tendernya,” ucapnya.
Dikatakan Wardi bahwa proses tender dilakukan lantaran dana yang dikeluarkan untuk pengadaan kapal fiber ini tidak sedikit. Sehingga diperlukan proses tender kurang lebih 21 hari.
“Dibutuhkan 21 hari proses tender sampai selesai. Sehingga memerlukan waktu yang panjang, sedangkan batas waktu yang diberikan pemerintah pusat hanya sampai pada Desember,” jelasnya.
Lebih dari itu, pengerjaan kapal fiber dipengaruhi faktor cuaca untuk mengeringkannya. Sehingga pihaknya tidak melanjutkan pengadaan kapal fiber tersebut.
“Kami sudah meminta perpanjangan waktu namun tidak bisa,” ungkapnya.
Menurut dia, semestinya pada masa pandemi Covid-19 pemerintah dapat lebih fleksibel, sebab itu untuk nelayan. Namun hal tersebut tidak dilakukan pemerintah pusat.
“Harusnya kebijakan pusat lebih fleksibel, karena sekarang dalam kondisi Covid-19. Pemerintah pusat seharusnya bisa memberikan keleluasaan.
Diungkapkan Wardi bahwa pihaknya bahkan mengusulkan agar kegiatan ini diganti sesuai dengan kebijakan Kota Bontang untuk memajukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengatasi pandemi.
“Namun tetap tidak bisa, karena sistemnya sudah seperti itu. Jadi penyerapan DAK hanya segitu karena bukan tanpa alasan, bukan kami tidak mau, tapi karena memang estimasi waktunya tidak cukup,” pungkasnya.
