Samarinda, Natmed.id – Proses penentuan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim masih bergulir di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Hingga kini, nama-nama yang akan ditetapkan masih menunggu keputusan final dari struktur pusat partai.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kaltim menegaskan bahwa proses tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan DPP, sementara DPW hanya mengikuti tahapan dan menunggu hasil resmi penetapan.
Wakil Ketua DPW PKB Kaltim Yenni Eviliana menyebut bahwa figur yang akan dipilih nantinya harus memenuhi kriteria utama, terutama loyalitas terhadap partai dan kemampuan membangun kerja kolektif di daerah.
“Kita lihat saja nanti siapa yang dipilih. Yang pasti yang dipilih itu yang loyal terhadap partai, yang bisa bekerja sama dan mampu menjalankan pesan-pesan PKB,” ujar Yenni, Senin 4 Mei 2026.
Penguatan struktur partai di tingkat kabupaten/kota menjadi bagian penting dari agenda besar PKB Kaltim dalam memperluas dan memperkuat basis organisasi.
“PKB maunya di setiap kabupaten itu struktur partainya kuat. Ini bagian dari program besar kita,” katanya.
Hingga saat ini DPP PKB masih melakukan proses finalisasi terhadap nama-nama calon Ketua DPC di seluruh wilayah Kaltim. DPW, kata dia, belum menerima penetapan resmi dan masih menunggu keputusan akhir dari pusat.
“Kemarin terakhir sudah ada progres dari DPP. Tinggal nanti siapa yang masuk dan ditetapkan,” ujarnya.
Meski belum diumumkan secara resmi, proses tersebut disebut telah memasuki tahap akhir penyaringan berdasarkan pertimbangan internal partai.
Di tengah proses tersebut, DPW PKB Kaltim menekankan pentingnya soliditas internal dan loyalitas kader dalam kepengurusan tingkat daerah.
Hal tersebut menjadi faktor penting agar mesin partai dapat berjalan efektif hingga ke tingkat akar rumput.
Ia juga menyinggung bahwa setiap partai politik pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam memperkuat struktur organisasi di daerah.
“Semua partai pasti ingin struktur yang kuat sampai ke kabupaten. Itu hal yang wajar dalam politik,” ujarnya.
