Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Utama Politik

Akses Data Tersumbat, Iswandi: Jangan Jadikan Izin Wali Kota Sebagai Tameng Birokrasi!

29 April 2026
in Politik
A A
Akses Data Tersumbat, Iswandi: Jangan Jadikan Izin Wali Kota Sebagai Tameng Birokrasi!

Teks: Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi saat diwawancarai awak media pada Rabu,29/4/26. (Natmed.id/Dewi)

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, Natmed.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi secara terbuka mengkritik pola komunikasi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan perusahaan umum daerah (perumda) yang dinilai sengaja menutup keran informasi dengan alasan administratif.

Iswandi menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD tidak akan berjalan maksimal jika setiap permintaan data sektoral selalu dihalangi oleh dinding birokrasi yang kaku.

Ia mengungkapkan kekesalannya terhadap fenomena birokrasi satu pintu yang menurutnya salah kaprah. Ia sering kali mendapati kepala dinas atau direktur perumda yang enggan memberikan data teknis dengan dalih belum mendapatkan lampu hijau dari pimpinan tertinggi.

“Sekarang kita minta (data), dan ini sudah berkali-kali. Dari awal-awal kita pertemuan sudah kita minta. Cuma kan selalu alasannya harus izin wali kota, harus izin wali kota. Saya katakan tadi, kita katanya mau transparansi, mau akuntabel, gimana kalau data saja harus izin-izin?” ujar Iswandi kesal.

Menurutnya, sikap menutup diri ini menciptakan jurang antara visi wali kota tentang pemerintahan yang terbuka dengan implementasi di tingkat bawah.

“Berarti kan tidak sesuai apa yang diomongkan oleh pimpinan dengan kenyataan di lapangan. Data itu tidak masalah kalau memang benar, dan toh tidak akan kita publikasikan secara sembarangan. Ini murni untuk kepentingan pengawasan sesuai fungsi kami di DPRD,” tambahnya.

Selain dinas-dinas di bawah naungan pemkot, Iswandi secara khusus menyoroti perusahaan umum daerah, salah satunya PDAM, yang dianggap paling sulit memberikan laporan audit transparan kepada DPRD.

“Ada beberapa OPD yang sulit, termasuk PDAM. Saya sudah beberapa kali meminta data, misalkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Namun sampai detik ini, saya belum pernah mendapatkannya” ungkap Iswandi.

Iswandi menekankan bahwa Komisi II berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan berbasis bukti ilmiah (evidence based).

Ia menolak keras jika DPRD harus mengambil keputusan atau memberikan komentar berdasarkan asumsi atau isu yang belum terverifikasi.

“Kita mau mengambil keputusan, kalau tidak berbasis data nanti jatuhnya fitnah. Kalau ada datanya kan enak, kita bicara ada dasarnya. Kami di Komisi II tidak mau bekerja asal menurut dan katanya. Semua harus berdasarkan fakta di lapangan yang didukung dokumen valid,” jelasnya lagi.

Sebagai langkah antisipasi terhadap kebuntuan informasi ini, Iswandi menyatakan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam dan bisa saja menempuh cara lain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, meski hal tersebut seharusnya menjadi kewajiban OPD terkait.

“Kalau kita tidak dapat data dari mereka, kita akan cari dari sumber lain. Tinggal nanti kita cocokkan, ini benar atau tidak? Tapi sebenarnya ini bukan tugas utama kami, kami bukan inspektorat. Jangan sampai nanti karena data tidak valid, timbul persepsi negatif yang merugikan semua pihak,” pungkasnya.

Kritik pedas ini diharapkan menjadi evaluasi bagi jajaran OPD dan perumda di Samarinda agar lebih proaktif dalam mendukung kerja-kerja legislasi dan pengawasan demi percepatan pembangunan kota yang lebih bersih dan transparan.

Tags: IswandiOPDPerumda
Dewi Ayu Purwati

Dewi Ayu Purwati

Baca Juga

Banyak Warga Belum Punya KTP, Akses Pendidikan Anak di Batu Besaung Jadi Terkendala

Langkah Andi Harun Dinilai Wajar, Data NPL Bankaltimtara Harus Dibuka

8 Mei 2026
3.3k

Bank Raup Dana di Samarinda, DPRD Minta Imbal Balik Lewat CSR Nyata

7 Mei 2026
3.3k
Andi Harun Dorong Program Kelurahan Cantik Jadi Ujung Tombak Pembangunan Samarinda

Cegah Praktik Makelar, DPRD Minta Pemkot Samarinda Transparan Buka Data Pedagang Pasar Pagi

29 April 2026
3.2k
Gerakan Serentak 30 April, 748 Posyandu di Samarinda Siap Pantau Ibu dan Balita

BBM Nonsubsidi Naik, Pemkot Samarinda Siapkan Langkah Tekan Dampak Inflasi

28 April 2026
3.2k
Next Post
Mahasiswa Desak DPRD Kaltim Gulirkan Hak Angket Terkait Kebijakan Eksekutif

Mahasiswa Desak DPRD Kaltim Gulirkan Hak Angket Terkait Kebijakan Eksekutif

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.