Samarinda, Natmed.id – Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah memberikan tanggapan serius terkait kabar penghentian sementara operasional 12 dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Samarinda oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah penghentian ini diketahui dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian standar Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan aturan teknis lainnya yang ditetapkan oleh pusat.
Helmi menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah hal mutlak dalam menjalankan program prioritas nasional tersebut.
Menurut Helmi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis Presiden Prabowo yang membawa misi besar bagi kesehatan generasi mendatang, sehingga aspek kualitas tidak boleh dikompromikan.
“Iya, saya kira kalau masalah MBG ini kan itu sudah ada standar dari pihak MBG Nasional kan. Saya kira teman-teman yang memang belum memenuhi syarat itu, ya ikut aturan aja. Karena bagaimanapun juga MBG ini kan program nasionalnya presiden kan, tentu mengutamakan kualitas,” ujar Helmi.
Ia menambahkan bahwa persyaratan ketat yang diberikan oleh BGN bertujuan untuk memastikan keamanan konsumsi bagi para pelajar.
“Jadi kualitas sehingga dengan adanya persyaratan-persyaratan itu ya saya melihat ini pihak MBG masih memberi kesempatan kan artinya itu di stop untuk memenuhi,” imbuhnya.
Ketua DPRD Helmi juga mengingatkan para pengelola dapur agar segera melakukan perbaikan sesuai standar sebelum sanksi yang lebih berat dijatuhkan.
Hal ini penting untuk melindungi investasi yang telah dilakukan oleh masyarakat atau pengusaha lokal yang terlibat.
“Jangan sampai nanti di stop total, kan kasihan juga nanti kan kita sudah terlanjur berinvestasi tapi distop total karena tidak mengikuti aturan itu,” tegas Helmi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga aspek lingkungan dalam operasional dapur gizi tersebut.
“Ya, saya kira bagi warga yang terlibat dalam MBG itu ya hendaknya, satu menjaga kualitas, menjaga mutu, kemudian juga mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” pesannya.
Meskipun saat ini sedang dalam tahap pembenahan, Helmi tetap optimis bahwa jika program ini berjalan sesuai standar, dampaknya akan sangat luas bagi warga Samarinda, baik dari sisi kesehatan anak didik maupun perputaran ekonomi lokal.
“Dengan MBG itu berjalan berarti kan sekolah-sekolah itu juga nanti akan dapat jatah makannya. Kedua, dengan jalannya MBG berarti itu kan akan ada kegiatan ketenagakerjaan. Ditambah lagi nanti ada juga kegiatan yang namanya suplai barang. Nah, jadi aktivitas ekonomi terutama UKM-UKM itu bisa hidup,” paparnya.
Helmi berharap ada sinergi yang kuat antara pengelola dapur dan Badan Gizi Nasional agar program ini bisa segera kembali berjalan normal demi kesejahteraan pelajar di Samarinda.
“Kami harapkan sinergi antara pihak pengelola dan BGN, sehingga kegiatan MBG menghidupkan UKM-UKM yang ada di Samarinda dan juga anak didik sekolah itu mendapatkan makanan gizi rutin setiap harinya,” pungkasnya.
