Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kini menetapkan standar baru dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.
Fokus utama saat ini adalah penguatan akuntabilitas melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen tunggal dalam perencanaan dan pencairan anggaran.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kota Samarinda Munawarah menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban mutlak.
Ia membedah bagaimana sistem ini menjadi penjaga gawang agar seluruh aliran dana negara, termasuk bantuan partai politik (banpol), tetap berada di jalur yang benar.
Penerapan SIPD dipandang sebagai langkah preventif yang sangat efektif untuk melindungi para pejabat daerah dari potensi kesalahan administrasi yang berujung pada masalah hukum.
Munawarah menjelaskan bahwa sistem ini menutup ruang bagi kebijakan improvisasi yang tidak terencana.
“SIPD ini adalah instrumen yang sangat krusial dalam tata kelola pemerintahan kita saat ini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penganggaran, termasuk usulan kenaikan dana Banpol yang kita bahas, wajib masuk ke dalam sistem ini sejak awal perencanaan,” ungkap Munawarah.
Ia menambahkan bahwa transparansi digital ini memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat dalam rantai birokrasi.
“Kita harus sangat disiplin dan berhati-hati. Tanpa adanya data yang terinput secara valid di SIPD, meskipun secara fisik anggarannya tersedia di kas daerah, kami di Kesbangpol tidak akan berani mengeksekusi atau mencairkannya. Ini demi keamanan bersama agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau kesalahan administrasi yang fatal di kemudian hari,” tegasnya.
Salah satu karakteristik SIPD yang paling menantang bagi para birokrat adalah sifatnya yang otomatis dan berbasis waktu. Munawarah mengingatkan bahwa sistem ini tidak mengenal negosiasi jika tenggat waktu (deadline) penginputan telah terlewati.
“Sistem ini memiliki limitasi waktu yang sangat ketat dan terkunci secara otomatis oleh pusat. Jika kita terlambat satu detik saja dalam menginput usulan kegiatan atau hasil penyesuaian anggaran ke dalam SIPD, maka secara otomatis program tersebut tidak akan bisa diproses atau dianggap tidak ada untuk tahun anggaran berjalan,” jelas Munawarah.
Lebih jauh, ia memberikan gambaran nyata mengenai risiko yang dihadapi jika terjadi kelalaian teknis dalam proses digitalisasi ini.
“Jangan sampai anggaran yang sudah kita perjuangkan melalui proses panjang, mulai dari telaah staf hingga pembahasan bersama TAPD, menjadi sia-sia hanya karena kita abai terhadap proses input data di sistem. Ini yang harus dipahami oleh semua pihak,” tambahnya.
Dengan komitmen digitalisasi di tingkat pemerintah daerah, Kesbangpol Samarinda juga berharap energi transparansi ini menular ke organisasi penerima bantuan, khususnya partai politik.
Munawarah menekankan bahwa modernisasi sistem di pemerintah harus dibarengi dengan ketertiban administrasi di internal partai.
“Pemerintah Kota Samarinda sudah bergerak ke arah digitalisasi penuh demi transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kami berharap ini menjadi cerminan bagi rekan-rekan di partai politik, bahwa setiap bantuan yang bersumber dari pajak rakyat kini diawasi oleh sistem yang sangat ketat dan terintegrasi secara nasional,” pungkas Munawarah.
Penerapan SIPD di lingkungan Badan Kesbangpol Samarinda diharapkan dapat mengurangi kesalahan manusia (human error), menghilangkan potensi praktik korupsi, dan memastikan bahwa setiap alokasi dana politik benar-benar tepat sasaran sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
