Samarinda, Natmed.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda menemukan adanya selisih data penerimaan daerah dalam sistem pelaporan setelah dilakukan rekonsiliasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pemungut.
Dari hasil pencocokan data tersebut, terungkap sekitar Rp1,5 miliar penerimaan daerah belum terinput ke dalam sistem pelaporan resmi pemerintah.
Kepala Bapenda Samarinda Cahya Ernawan menjelaskan bahwa rekonsiliasi yang dilakukan bukan untuk mengevaluasi pencapaian target pendapatan, melainkan untuk menyamakan data penerimaan antara OPD pemungut, Bapenda, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Rekonsiliasi ini sebenarnya dalam rangka menyamakan angka, bukan untuk evaluasi pencapaian target. Jadi kami ingin memastikan bahwa angka penerimaan yang tercatat di OPD, Bapenda, dan BPKAD itu sama,” ujar Cahya Ernawan saat ditemui usai rapat, Kamis 5 Maret 2026.
Ia mencontohkan, jika suatu penerimaan seperti retribusi parkir tercatat Rp1.000 di Dinas Perhubungan, maka angka yang sama juga harus muncul di laporan Bapenda dan tercatat di rekening kas daerah.
“Misalnya parkir ada penerimaan Rp1.000 di Perhubungan, maka di rekening kas daerah juga Rp1.000, kemudian di Bapenda Rp1.000, dan di BPKAD juga Rp1.000. Jadi kita ingin menyamakan angkanya semua,” jelasnya.
Kegiatan rekonsiliasi ini baru pertama kali dilakukan pada tahun ini. Ke depan, Bapenda berencana melaksanakan kegiatan tersebut secara rutin setiap bulan untuk memastikan konsistensi data penerimaan daerah.
“Ini kegiatan yang baru pertama di tahun ini, mungkin sebelumnya karena kesibukan dan proses anggaran sudah berjalan, sehingga baru bisa dilakukan sekarang. Mulai Maret ini dan ke depan setiap tanggal 5 kami akan lakukan rekonsiliasi,” katanya.
Dalam proses rekonsiliasi tersebut, Bapenda menemukan adanya perbedaan data antara laporan manual OPD dan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Padahal, menurutnya, kementerian memantau realisasi pendapatan daerah berdasarkan data yang tercatat di sistem tersebut.
“Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan memantau realisasi pendapatan itu berdasarkan sistem yang ada di SIPD, bukan dari Excel yang ada di OPD. Jadi kalau belum diinput di SIPD, realisasi kita terlihat masih kurang,” ungkap Cahya.
Ia menjelaskan, dalam beberapa kasus sebenarnya dana penerimaan sudah masuk ke kas daerah, tetapi belum dimasukkan ke dalam sistem sehingga menimbulkan selisih angka.
“Sebetulnya duitnya sudah masuk ke kas daerah, tapi di sistem belum terinput. Akhirnya realisasi penerimaan kita terlihat masih kurang karena belum diinput di SIPD. Itu yang kami kejar dalam rekonsiliasi ini,” jelasnya.
Dari hasil pembahasan tersebut, diketahui ada sekitar Rp1,5 miliar penerimaan daerah yang belum dimasukkan ke dalam sistem pelaporan. Kendala utama yang ditemukan berkaitan dengan perubahan bendahara di salah satu OPD.
“Nilainya sekitar Rp1,5 miliar yang belum diinput. Kendalanya karena ada pergantian bendahara di salah satu SKPD, sehingga proses penginputan belum dilakukan,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya bersama OPD terkait telah menyepakati jadwal untuk segera melakukan penginputan data tersebut ke dalam sistem SIPD agar tidak mempengaruhi laporan realisasi pendapatan daerah.
“Tadi kami sepakat tanggal 9 akan dilakukan penginputan berikutnya oleh SKPD yang bersangkutan,” ujarnya.
Bapenda juga melibatkan seluruh OPD pemungut pendapatan daerah yang jumlahnya sekitar 15 instansi. Seluruh OPD tersebut dikumpulkan dalam satu forum untuk mencocokkan data secara bersama.
“Semua OPD pemungut kita kumpulkan langsung untuk rekonsiliasi bersama. Jumlahnya sekitar 15 OPD yang memiliki objek penerimaan,” jelas Cahya.
Ke depan, rekonsiliasi rutin setiap bulan dinilai penting untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan daerah pada akhir tahun.
“Kalau setiap bulan kita lakukan rekonsiliasi, nanti pada saat penyusunan laporan akhir tahun tidak terlalu berat karena datanya sudah disamakan sejak awal,” tukasnya.
