Samarinda, Natmed.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu gerai makanan populer, Mie Gacoan di Jalan Ahmad Yani guna memastikan kepatuhan operasional terhadap standar lingkungan hidup dan kelengkapan administrasi perizinan.
Langkah pengawasan menyusul adanya laporan terkait pengelolaan sisa usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan sekitar serta ketertiban izin usaha di Kota Samarinda.
Fokus utama dalam peninjauan ini adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang digunakan oleh pihak pengelola. Dalam pemeriksaan tersebut, para anggota dewan mendapati fakta lapangan yang memprihatinkan, yakni adanya penumpukan limbah minyak dan lemak (grease) yang cukup tebal di area pembuangan.
Kondisi ini memicu keraguan besar dari pihak legislatif terhadap komitmen pemeliharaan lingkungan yang dijalankan oleh manajemen gerai tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menyatakan ketidakyakinannya terhadap klaim pihak manajemen yang menyatakan bahwa penyedotan limbah dilakukan secara rutin setiap hari.
“Kami melihat secara langsung bahwa residu minyak dan lemaknya masih sangat banyak. Jika benar dilakukan penyedotan harian, seharusnya kondisinya tidak menumpuk seperti ini. Kami meragukan efektivitas pengelolaan limbah cair mereka,” ungkap Deni saat diwawancara Kamis 5 Maret 2026.
Selain isu lingkungan, Komisi III juga menyoroti aspek legalitas operasional. Meski gerai yang sedang disidak diklaim telah melengkapi dokumen perizinan, Deni Hakim Anwar mengungkapkan adanya laporan mengenai cabang Mie Gacoan di lokasi lain, tepatnya di Jalan DI Panjaitan, yang disinyalir belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang diwajibkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
“Untuk cabang di Jalan DI Panjaitan yang dilaporkan belum lengkap izinnya, kami akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Kami mendukung investasi, namun pengusaha wajib kooperatif dan mematuhi aturan sebelum membuka usaha secara penuh,” jelas Deni.
Tidak hanya itu, aspek keselamatan publik juga menjadi poin evaluasi penting. Pihak dewan meminta manajemen untuk memastikan seluruh proteksi kebakaran, seperti alat pemadam api ringan, tersedia dalam kondisi siap pakai guna mencegah terjadinya insiden fatal di area yang selalu padat pengunjung tersebut.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran terkait edukasi dan pengadaan APAR di setiap cabang Mie Gacoan, demi keselamatan konsumen. Karena sudah sering kita lihat kebakaran di rumah makan yang tidak teratasi dikarenakan tidak tersedia alat pemadam,” tambahnya.
DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal temuan ini dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil manajemen Mie Gacoan ke kantor dewan jika tidak segera dilakukan perbaikan signifikan terhadap sistem pengelolaan limbah mereka.
[5/3 15.25] +62 857-9393-0248: Berita 1
Ketegangan Iran–AS-Israel, DPRD Kaltim Ingatkan Warga Tunda Perjalanan Umrah
Samarinda, Natmed.id – Meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel mulai menjadi perhatian sejumlah pihak di daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) H. Baba mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan imbauan pemerintah pusat terkait perjalanan ke kawasan tersebut, khususnya bagi calon jemaah umrah.
Ia mengaku terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah yang dinilai masih belum stabil.
“Kalau saya sih memonitor bahwa memang dari kementerian ada imbauan supaya sebaiknya jangan dulu berangkat, karena situasi di sana lagi genting,” ujar Baba kepada awak media usai mengikuti Rapat Konsultasi di Gedung D Kantor DPRD Kaltim, Rabu 4 Maret 2026.
Pemerintah melalui kementerian terkait telah memberikan sinyal kewaspadaan kepada masyarakat agar menunda sementara perjalanan ke wilayah yang terdampak konflik hingga situasi kembali kondusif.
Meski demikian, Politisi PDIP itu mengungkapkan masih ada warga yang tetap melaksanakan perjalanan ibadah ke Tanah Suci di tengah ketidakpastian kondisi keamanan di kawasan tersebut.
Ia menegaskan bahwa imbauan tersebut bukan larangan mutlak, melainkan bentuk peringatan agar masyarakat mempertimbangkan faktor keselamatan sebelum melakukan perjalanan internasional, khususnya ke wilayah yang berada dekat dengan pusat konflik.
“Ada imbauan supaya jangan dulu berangkat karena ketidakpastian situasi sampai sekarang,” kata Baba.
Kondisi geopolitik global yang memanas dapat berdampak pada berbagai sektor, termasuk transportasi internasional dan keamanan perjalanan bagi jemaah umrah maupun haji.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi resmi dari pemerintah sebelum mengambil keputusan terkait perjalanan ke Timur Tengah.
“Situasinya masih belum pasti, jadi masyarakat sebaiknya memperhatikan imbauan pemerintah sampai kondisi benar-benar aman,” pungkasnya.
