Samarinda, Natmed.id – Dispora Kaltim menargetkan keputusan final terkait jadwal dan format pelaksanaan Porprov VIII sudah dapat ditetapkan usai bulan Ramadan. Pihaknya setelah melalui komunikasi lanjutan dengan para kepala daerah serta pihak tuan rumah Kabupaten Paser.
“Dengan berbagai dinamika yang ada, nasib Porprov Kaltim 2026 kini sangat bergantung pada kesiapan fiskal daerah dan hasil koordinasi lanjutan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,”ungkap Rasman Rading, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurut Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim, Rasman Rading, kepastian pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VIII Tahun 2026 di Kabupaten Paser berada dalam bayang-bayang penundaan.
Pertama karena faktor minimnya kesiapan anggaran di sejumlah kabupaten dan kota yang membuat ajang multievent empat tahunan tersebut terancam molor dari jadwal semula.
Lebih jauh ungkap Rasman, persoalan ini mencuat dalam rapat koordinasi (Rakor) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) se-Kalimantan Timur yang digelar beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, mayoritas daerah menyampaikan kendala keterbatasan anggaran, terutama setelah adanya pemangkasan anggaran daerah yang berdampak signifikan pada belanja olahraga.
“Opsi yang menguat adalah menggeser pelaksanaan ke triwulan kedua tahun 2027,’ucapnya.
Selain itu, pihaknya akan mengomunikasikan hasil rakor ini kepada Gubernur dan Panitia Besar Porprov. Salah satu opsi yang realistis adalah penundaan ke tahun depan. Saat ini, baru sekitar 70 persen kabupaten dan kota yang telah mengalokasikan anggaran untuk mengikuti Porprov.
Ia menilai, alokasi tersebut pun dinilai belum sepenuhnya aman karena sebagian daerah masih berharap tambahan dana melalui APBD Perubahan.
Ironisnya, Kota Samarinda sebagai juara bertahan, serta Kota Bontang, dilaporkan belum memiliki alokasi anggaran sama sekali apabila Porprov tetap digelar sesuai jadwal pada November 2026.
Jika dipaksakan tahun ini, dikhawatirkan tidak semua daerah dapat mengirimkan kontingen secara penuh. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas kompetisi dan semangat kebersamaan dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi itu.
Rasman menambahkan, mengandalkan APBD Perubahan juga memiliki risiko teknis.Biasanya, anggaran perubahan baru dapat dicairkan pada Oktober atau November, sehingga waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran, hingga pelaporan pertanggungjawaban menjadi sangat sempit.
“Kalau dipaksakan, waktunya tidak ideal. Eksekusi dan pelaporan akan sangat mepet,” jelasnya.
