Samarinda, Natmed.id – Program Desa Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dijalankan di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai upaya mempercepat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa, terutama pada sektor kesehatan, sanitasi, pendidikan dan kesejahteraan lingkungan.
Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Kaltim mencatat hingga saat ini terdapat lima desa dan kelurahan yang telah masuk tahap awal pemetaan dan persiapan pembinaan Desa Sadar HAM.
Program ini merupakan inisiatif nasional Kemenham RI yang menargetkan pembinaan 2.000 desa di seluruh Indonesia secara berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian dari perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenham Kaltim Patrick Fanny Waloni mengatakan Desa Sadar HAM dirancang tidak hanya sebatas edukasi, tetapi menyentuh langsung kebutuhan riil masyarakat.
“Desa Sadar HAM ini kami bangun untuk memperkuat pemenuhan hak-hak dasar warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, sanitasi, hingga kebutuhan dasar lainnya. Jadi bukan hanya sosialisasi, tapi juga perbaikan kondisi yang masih kurang,” ujar Patrick, Jumat, 20 Februari 2026.
Dari hasil pemetaan awal, lima wilayah yang telah masuk daftar pembinaan meliputi Desa Loa Raya, Desa Jembayan, Kelurahan Lok Tuan, Kampung Damai dan Desa Lahab.
Persoalan yang ditemukan di lapangan cukup beragam, namun sebagian besar berkaitan dengan hak atas kesehatan dan lingkungan, seperti keterbatasan fasilitas MCK, sanitasi yang belum layak, hingga minimnya sarana pendukung bagi kelompok rentan, termasuk ibu menyusui.
“Contohnya di Kampung Damai Balikpapan, itu wilayah pesisir. Sanitasi dan MCK masih menjadi persoalan serius. Itu yang coba kami fasilitasi agar hak kesehatan masyarakat bisa terpenuhi,” jelasnya.
Kanwil Kemenham Kaltim menargetkan 100 desa masuk dalam program Desa Sadar HAM. Saat ini baru lima desa yang terdata, sementara 95 desa lainnya masih dalam proses pemetaan dan ditargetkan rampung tahun ini.
“Targetnya harus tahun ini. Kami sedang memetakan desa-desa lain. Kalau ada masukan dari masyarakat atau pihak lain, silakan disampaikan. Kami siap memfasilitasi sesuai kebutuhan desa,” kata Patrick.
Pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif, melibatkan pemerintah daerah, OPD terkait, media, serta stakeholder lain. Kemenham berperan sebagai fasilitator, sementara kebutuhan teknis di lapangan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Penguatan kapasitas harus melibatkan banyak pihak. Apa yang kurang di desa itu, apakah listrik, sanitasi, atau fasilitas kesehatan, kami coba dorong pemenuhannya lewat kolaborasi,” ujarnya.
