Jakarta, Natmed.id – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4 persen pada tahun 2026 dengan mengandalkan penguatan sejumlah sektor prioritas, pengelolaan fiskal yang akuntabel, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2025 yang digelar di BPK Tower, Jakarta, Senin 12 Januari 2026.
Meski dunia masih dibayangi ketidakpastian global, ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap solid dengan risiko resesi yang relatif rendah dibanding negara lain.
“Ekonomi Indonesia tetap resilien. Selama tujuh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mampu dijaga di kisaran 5 persen dan ke depan akan terus diperkuat melalui pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas,” ujar Airlangga.
Sepanjang tahun 2025 pemerintah telah menggelontorkan stimulus fiskal sebesar Rp110,7 triliun yang disalurkan secara bertahap setiap kuartal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Stimulus tersebut diperkuat dengan berbagai program non-APBN seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Saja (BINA), dan EPIC Sale.
Memasuki 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor-sektor strategis. Di antaranya ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, program Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun, pendidikan Rp757,8 triliun, kesehatan Rp244 triliun, UMKM dan desa Rp181,8 triliun, pertahanan Rp424,8 triliun, serta investasi dan perdagangan Rp57,7 triliun. Pemerintah juga terus mendorong penguatan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain sektor fiskal, pemerintah menaruh perhatian besar pada penguatan industri nasional. Airlangga menyebut industri tekstil menjadi salah satu fokus utama untuk menghadapi dinamika global dan perang dagang. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah menyetujui pembentukan skema pendanaan awal sekitar USD6 miliar untuk memperkuat rantai nilai industri tekstil nasional.
“Bapak Presiden meminta agar sektor tekstil dipertahankan dan diperkuat. Dari hasil studi, Indonesia berpotensi menjadi lima pemain besar tekstil dunia,” kata Airlangga.
Pemerintah menargetkan nilai ekspor tekstil meningkat dari sekitar USD4 miliar menjadi USD40 miliar dalam 10 tahun, serta penyerapan tenaga kerja bertambah dari 4 juta menjadi 6 juta orang. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga berencana membentuk BUMN khusus yang menangani sektor tekstil.
Di sektor lain, pemerintah juga mendorong pengembangan industri semikonduktor sebagai bagian dari strategi ekonomi digital dan industri masa depan. Indonesia telah menjalin komunikasi dengan perusahaan semikonduktor global dan akan membentuk BUMN khusus, dengan fokus pada penguatan sumber daya manusia dan pemanfaatan pasar domestik yang besar.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menegaskan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pencegahan penyalahgunaan anggaran.
“Peran BPK sebagai auditor eksternal sangat strategis untuk memastikan keuangan negara dikelola secara akuntabel dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tukasnya.
