Klojen, Natmed.id — Pemerintah Kota Malang menerima kunjungan kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Balai Kota Malang, Jumat 2 Januari 2026. Pertemuan itu membahas evaluasi penataan Kayutangan Heritage serta peluang penerapan konsep serupa di daerah lain.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut langsung rombongan Kementerian PKP dalam forum diskusi. Agenda tersebut difokuskan pada capaian penataan kawasan dan strategi pengembangan berkelanjutan.
Wahyu menyampaikan, Kayutangan Heritage semula ditata sebagai upaya penanganan kawasan kumuh perkotaan. Program diarahkan pada perbaikan hunian warga, infrastruktur dasar, dan pelestarian bangunan cagar budaya di koridor Kayutangan.
Ia menjelaskan, Pemkot Malang menerapkan pendekatan terpadu dengan menggabungkan regulasi kawasan heritage, penguatan destinasi wisata, serta pengemasan produk wisata tematik. “Potensi heritage menjadi pilihan utama karena keterbatasan wisata alam di Kota Malang,” kata Wahyu.
Menurutnya, pengembangan kawasan melibatkan kolaborasi heksaheliks antara pemerintah pusat, perangkat daerah, kelompok sadar wisata, perbankan, hingga mitra swasta. Sinergi itu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, pelatihan, dan penyelenggaraan agenda kawasan.
Data Bappeda Kota Malang menunjukkan, sebelum kawasan diaktifkan, 112 dari 147 bangunan atau 76,19 persen tercatat tidak beroperasi. “Pada 2023, jumlah bangunan tutup menurun menjadi 44 unit atau 29,93 persen,” ujar Wahyu.
Dari sisi ekonomi, nilai investasi sektor hotel, restoran, dan jasa meningkat dari Rp407 miliar pada 2022 menjadi Rp552 miliar pada 2023. Kenaikan tersebut berdampak pada lonjakan PAD dari pajak hotel, restoran, dan hiburan lebih dari 33 persen.
Wahyu menambahkan, kunjungan wisatawan domestik melampaui 99 ribu orang dan mulai diikuti wisatawan mancanegara. Tingkat hunian hotel berbintang tercatat naik di atas 45 persen, sejalan dengan pertumbuhan UMKM di kawasan permukiman.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul menyatakan, penataan Kayutangan Heritage dinilai berhasil dan layak menjadi rujukan nasional. “Model ini membuktikan penataan permukiman mampu mendorong pergerakan ekonomi lokal,” ujarnya.
