Samarinda, Natmed.id – Direktur Utama PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) Nidya Listiyono menegaskan kesiapan perusahaannya memperluas kerja sama dengan perusahaan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur. Langkah ini dinilai menjadi kunci peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang terus digenjot Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi arahan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji yang meminta seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) terlibat langsung dalam aktivitas bisnis pertambangan.
Menurutnya, perusahaan daerah harus punya ruang lebih besar untuk ikut mengelola sektor batu bara, bahan bakar minyak (BBM), serta layanan pendukung seperti pemanduan dan penundaan (pandu tunda) kapal.
“Harapannya seluruh entitas perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim bisa bersinergi dengan perusda. Dengan kerja sama yang baik, perusda bisa tumbuh dan PAD meningkat, dan PAD meningkat itu kembali untuk masyarakat Kaltim,” ujar Nidya, Jumat 5 Desember 2025.
BKS adalah salah satu perusahaan daerah yang kini fokus memperkuat kolaborasi dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Nidya berharap para pemilik dan direksi perusahaan tambang membuka ruang bagi BKS untuk berperan lebih besar dalam rantai bisnis.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan tambang IUP maupun PKP2B memberi peluang kepada BKS untuk bekerja. Kalau peluang itu diberikan, pendapatan yang kami setorkan ke daerah pasti meningkat,” tegasnya.
Saat ini BKS memegang saham di PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ), salah satu perusahaan batu bara berstatus PKP2B. Dari kepemilikan itu, BKS menyumbang pendapatan sekitar Rp50 miliar hingga Rp70 miliar per tahun. Namun kontribusi tersebut masih jauh dari target pemerintah provinsi.
Pemprov Kaltim menargetkan pendapatan perusda dari sektor tambang bisa mencapai Rp500 miliar hingga Rp1 triliun per tahun. Target itu, kata Nidya, hanya dapat dicapai jika ada sinergi kuat antara perusahaan tambang dan perusda.
“Pendapatan yang hari ini kita hasilkan masih jauh dari kebutuhan daerah. Pemerintah berharap minimal Rp500 miliar sampai Rp1 triliun setahun. Tentu ini butuh kerja sama yang baik dari perusahaan-perusahaan tambang di Kaltim,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran perusda tidak boleh hanya sebagai penerima dividen, melainkan sebagai mitra strategis dalam mengelola sumber daya alam Kaltim. BKS kini menyiapkan ekspansi usaha, termasuk layanan logistik dan penunjang pertambangan, agar nilai tambah daerah meningkat.
“Kita ingin hadir bukan sebagai penonton. Kita ingin menggandeng perusahaan tambang agar pengelolaan sumber daya memberikan manfaat langsung bagi daerah,” tutup Nidya.
