Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memaparkan sejumlah capaian dan program unggulan di hadapan Komisi X DPR RI.
Pemaparan ini disampaikan langsung oleh Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, saat kunjungan kerja spesifik Komisi X di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Kaltim, Rabu 19 November 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Armin menegaskan bahwa Kaltim tengah memprioritaskan perluasan akses pendidikan serta penguatan mutu guru. Dua program unggulan Gratispol dan Josspol menjadi fokus utama karena dinilai berpengaruh besar terhadap pemerataan pendidikan.
“Gratispol adalah bukti keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan pendidikan. Pemerintah ingin memastikan semua anak Kaltim punya kesempatan belajar hingga perguruan tinggi tanpa terkendala biaya,” ujar Armin.
Program Gratispol memberikan bantuan biaya pendidikan untuk siswa SMA/SMK hingga mahasiswa tingkat S1, S2, dan S3, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Selain itu, Disdikbud juga terus melanjutkan program Josspol berupa insentif Rp500.000 bagi guru TK, PAUD, SD, SMP, dan MTs, yang disebut Armin akan ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Di hadapan Komisi X, Armin juga memaparkan progres pembangunan 10 sekolah baru sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan, terutama di kecamatan dengan jumlah siswa meningkat. Termasuk di dalamnya distribusi seragam gratis untuk siswa kelas 10 dan 11, serta percepatan program digitalisasi pendidikan.
Salah satu perhatian penting Disdikbud adalah pengembangan sekolah berasrama, terutama untuk wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu. Armin mengatakan model ini menjadi solusi untuk daerah yang sulit akses namun memiliki jumlah siswa yang cukup tinggi.
Pada kesempatan yang sama, Armin menjelaskan bahwa Kaltim telah menjalankan program 77 sekolah bilingual yang bekerja sama dengan Adela University, Universitas Mulawarman, dan Universitas Padjadjaran. Program ini diproyeksikan meningkatkan kompetensi bahasa dan keterampilan global siswa.
“Program bilingual kami perkuat lewat pelatihan guru dan pendampingan kurikulum, agar proses pembelajaran berjalan efektif,” tambah Armin.
Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung implementasi kebijakan pendidikan di Kaltim, termasuk inovasi yang dijalankan pemerintah daerah. Mereka menilai Kaltim memiliki inisiatif yang progresif dalam pemerataan layanan pendidikan.
Kepala BGTK Kaltim, Wiwik, juga memaparkan peran lembaganya dalam meningkatkan kualitas guru. BGTK disebut rutin menggelar pelatihan, pendampingan kurikulum, penguatan literasi, serta pembinaan guru bilingual untuk mendukung transformasi pendidikan.
“Kami mendukung penuh kebijakan Pemprov dengan menyediakan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan, agar guru mampu mengikuti perkembangan zaman,” kata Wiwik.
