Pasuruan, Natmed.id – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun meninjau proyek perbaikan tanggul Sungai Petung di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Kamis 16 Oktober 2025. Proyek tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Dalam peninjauan itu, Misbakhun didampingi Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Ketua DPRD H Toyib dan sejumlah anggota, Kepala Dinas Perikanan Mualif Arif, perwakilan Zonzipur Kapten Niko, Camat Alyasa Akbar, Lurah H Saipudin Juhri serta sekitar 200 petani tambak. Kehadiran berbagai pihak ini memperlihatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur lingkungan.
Misbakhun menyebut proyek tersebut merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses sebelumnya. “Kami ingin setiap aspirasi masyarakat diwujudkan dalam program nyata yang membawa manfaat langsung, terutama bagi petani tambak di wilayah pesisir,” kata Misbakhun.
Proyek penguatan tanggul itu meliputi pembangunan tanggul tanah sepanjang 1.800 meter dan bronjong batu kali sepanjang 20 meter, dengan total anggaran Rp400 juta. Pelaksanaan dilakukan oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Blandonganjo yang menjadi mitra lokal dalam kegiatan tersebut.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Misbakhun terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Ia menilai, pembangunan tanggul ini menjadi langkah penting untuk mencegah banjir rob dan menjaga stabilitas ekonomi warga yang bergantung pada usaha tambak bandeng.
Ketua DPRD Kota Pasuruan H Toyib menambahkan, dukungan lintas lembaga sangat dibutuhkan agar proyek serupa dapat berjalan berkelanjutan.
“Keterlibatan legislatif, eksekutif dan masyarakat adalah kunci agar pembangunan di daerah berjalan efektif,” ujarnya.
Kepala Dinas Perikanan Mualif Arif menilai proyek tanggul Sungai Petung berpotensi meningkatkan produksi tambak sekaligus mengurangi kerugian akibat banjir. “Petani bisa lebih tenang bekerja karena lahan mereka terlindungi dari luapan air,” jelasnya.
Misbakhun menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir agar pembangunan yang dijalankan benar-benar berpihak kepada rakyat. “Suara masyarakat harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan,” tutupnya.
