Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran menghadapi kemungkinan turunnya transfer ke daerah (TKD) hingga 50 persen pada 2026. Salah satu pos yang diproyeksikan terkena imbas adalah tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menuturkan, pemerintah daerah harus realistis menghadapi pengetatan fiskal yang akan datang. Namun, ia memastikan sektor publik yang menyentuh langsung masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama.
“Kalau memang TKD benar turun separuh, tentu harus ada penyesuaian. Tapi program sosial seperti pendidikan gratis dan layanan kesehatan tetap jalan. Itu tidak boleh dikorbankan,” kata Seno di Kantor Gubernur Kaltim, Senin 6 Oktober 2025.
Pembahasan soal efisiensi dan rasionalisasi belanja akan dilakukan bersama DPRD Kaltim. Program vital akan dipertahankan, sedangkan proyek yang dianggap belum mendesak bisa ditunda pelaksanaannya.
“Kita akan duduk bersama DPRD, menata ulang belanja, mana yang prioritas dan mana yang bisa diundur dulu,” ujarnya.
Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan, alokasi Dana Transfer Umum (DTU) untuk Kaltim pada 2026 hanya sekitar Rp2,49 triliun, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Rinciannya antara lain DBH Migas Rp48 miliar, DBH Minerba Rp1,19 triliun, Dana Reboisasi Rp51 miliar, dan DAU Rp866 miliar.
Penurunan drastis ini memaksa Pemprov melakukan penyesuaian struktural terhadap sejumlah belanja daerah, termasuk TPP ASN. Saat ini, Sekretaris Daerah Kaltim tercatat menerima TPP sekitar Rp99 juta per bulan, sedangkan pejabat strategis lain berkisar puluhan juta rupiah.
“TPP mungkin akan disesuaikan. Kita tidak ingin memangkas seenaknya, tapi harus proporsional agar keuangan daerah tetap sehat,” terang Seno.
Meski begitu, Seno menegaskan arah kebijakan efisiensi tidak akan menyentuh pelayanan dasar publik. Ia menilai tantangan ke depan bukan sekadar memangkas belanja, tapi memastikan program prioritas tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah.
Selain menyiapkan strategi efisiensi, Pemprov Kaltim juga mendapat dukungan moral dari Forum Rumah Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) gabungan tokoh masyarakat, adat, dan mantan pejabat daerah yang siap menyuarakan aspirasi ke pemerintah pusat agar rencana pemangkasan TKD dikaji ulang.
“FRKB ingin ikut menyampaikan aspirasi agar pusat mempertimbangkan kembali rencana pemotongan,” tambahnya.
