Samarinda, Natmed.id – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan pemerintah agar memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah. Langkah ini dianggap penting setelah data nasional mencatat adanya puluhan kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa penerima program.
Ketua JMSI Kaltim Mohammad Sukri menilai MBG merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang sangat baik untuk meningkatkan gizi siswa. Namun, pelaksanaan di lapangan harus benar-benar mengikuti prosedur penyimpanan dan distribusi makanan agar tidak menimbulkan persoalan serius.
“Program ini bagus, tapi harus ada pengawasan ketat. Media punya hak untuk mengontrol kebijakan agar tidak ada kelalaian yang merugikan siswa. Jangan sampai ada keracunan karena faktor kelalaian,” kata Sukri, Rabu 1 Oktober 2025.
Ia menambahkan, persoalan MBG di Indonesia sudah tercatat cukup banyak. Data Badan Gizi Nasional (BGN) per 25 September 2025 menunjukkan terdapat 70 kasus keracunan di 38 provinsi dengan total 5.914 siswa terdampak.
Lima kasus terbesar terjadi di Bandar Lampung dengan 503 korban, Lebong Bengkulu 467 korban, Bandung Barat 411 korban, Banggai Kepulauan 339 korban, dan Kulon Progo 305 korban.
“Di Kaltim relatif aman, hanya sempat ada temuan lauk basi di SMAN 13 Samarinda. Tapi itu harus jadi peringatan agar tidak terjadi lagi di masa depan,” ujarnya.
Menurut Sukri, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi makanan, standar dapur penyimpanan, hingga kualitas pengawasan di lapangan.
“Presiden Prabowo sudah tegas, kalau ada yang tidak sesuai ketentuan akan ada sanksi, bahkan sampai pencabutan. Itu harus jadi pegangan. Intinya pemerintah jangan hanya jalan, tapi evaluasi total dari pusat sampai daerah,” katanya.
Ia menegaskan JMSI Kaltim bersama media akan terus mengawal jalannya program MBG agar sesuai tujuan awal, yakni memastikan siswa mendapatkan makanan sehat dan bergizi, bukan justru menghadapi risiko keracunan.
“Media mendukung penuh Program MBG, tapi pengawasan dan keterbukaan informasi sangat penting. Kalau dilaksanakan dengan baik, program ini bisa menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Sukri.
