Samarinda, Natmed.id – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kalimantan Timur (Kaltim) hingga Agustus 2025 sudah mencapai Rp6 triliun. Angka itu setara 60 persen dari target Rp10 triliun tahun ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati menyebut capaian ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang taat membayar pajak.
Dari total target PAD, kontribusi terbesar masih berasal dari pajak daerah. Besarannya dipatok Rp8,47 triliun atau sekitar 86 persen. Sumber utama pajak daerah berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Pajak daerah adalah penyumbang terbesar untuk membangun Kaltim. Pajak daerah menjadi penopang utama pembiayaan APBD provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Ismiati belum lama ini.
Target penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar Rp1 triliun, sedangkan BBNKB sebesar Rp1,05 triliun. Meski begitu, tren penjualan kendaraan baru secara nasional sempat mengalami perlambatan hingga 30 persen. Kondisi ini ikut memengaruhi potensi penerimaan daerah.
Meski ada tantangan, Bapenda tetap yakin target bisa dicapai dengan berbagai langkah inovasi. Salah satunya adalah peluncuran aplikasi Simpator Gemas.
Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat melihat langsung besaran tagihan sekaligus melakukan pembayaran lewat kanal digital. Cara ini memangkas kebutuhan datang ke kantor pelayanan dan memberi kemudahan bagi masyarakat.
Dana pajak yang masuk tidak hanya menopang kas daerah, tetapi juga dialirkan ke berbagai program prioritas. Mulai dari pendidikan gratis, layanan kesehatan melalui BPJS, hingga insentif bagi tenaga pendidik. Selain itu, anggaran pajak juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik di kabupaten/kota.
Menurut Ismiati, peran masyarakat yang disiplin membayar pajak menjadi kunci. Pajak yang terkumpul memberi ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan.
Dengan capaian Rp6 triliun hingga Agustus, Bapenda masih memiliki waktu untuk mengejar target Rp10 triliun. Optimisme ini ditopang oleh tren positif kepatuhan pajak dan sistem pembayaran yang semakin praktis.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Setiap rupiah dari pajak kembali lagi dalam bentuk program dan layanan publik,” ucap Ismiati.
PAD yang tersokong Rp6 triliun menunjukkan bahwa warga Kaltim kian sadar akan peran pajak dalam pembangunan. Ke depan, pemerintah daerah berharap kerja sama antara wajib pajak dan Bapenda semakin kuat agar target tahun ini bisa tercapai penuh.
