Samarinda, Natmed.id – Manajemen Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda akhirnya mengakui beban utang yang menumpuk sejak rumah sakit itu berhenti beroperasi pada 7 Mei 2025. Total kewajiban disebut mencapai Rp30 miliar, dengan sebagian besar berupa gaji karyawan, perawat dan dokter yang belum terbayar.
Pengakuan itu disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Balai Kota Samarinda, Senin, 15 September 2025. Wali Kota Andi Harun memimpin langsung pertemuan yang juga dihadiri Plt Kepala Disnaker Sofyan Ady Wijaya, Ketua TWAP Syaparudin, serta sejumlah pejabat. Dari pihak manajemen, hadir Direktur Utama Iliansyah bersama kuasa hukum dan notaris.
Andi Harun menyebut manajemen PT Medical Etam, pengelola RSHD, secara terbuka mengakui tidak mampu menunaikan seluruh kewajiban. “Beliau gentle mengakui memang ada kewajiban yang belum bisa diselesaikan,” kata Andi Harun usai pertemuan.
Rinciannya, sekitar Rp3 miliar untuk gaji karyawan dan perawat, Rp3,5 miliar untuk dokter, sisanya untuk kewajiban eksternal. Sejak operasional rumah sakit terhenti, ratusan tenaga medis dan pegawai kehilangan kepastian penghasilan.
Direktur Utama RSHD Iliansyah menawarkan jalan keluar dengan menjual rumah pribadinya. Langkah itu disebut untuk menutup tanggungan kepada karyawan lebih dulu.
“Beliau menyampaikan rencana menjual rumah pribadi agar bisa menutup tanggungan ke karyawan,” terang Andi Harun.
Namun, untuk melunasi keseluruhan utang, opsi penjualan rumah sakit menjadi pilihan utama. Meski demikian, Wali Kota Andi Harun memberi peringatan agar langkah itu tidak menimbulkan masalah hukum baru.
“Jika rumah sakit dijual, jangan sampai menimbulkan persoalan tambahan. Harus memperhatikan kepentingan ahli waris maupun calon pembeli,” ujarnya.
Andi Harun menegaskan pemerintah kota tidak akan masuk ke ranah internal manajemen, tetapi akan memastikan kepentingan publik tetap terjaga. “Fokus kami adalah melindungi eks karyawan, tenaga medis, dan dokter yang belum menerima haknya,” tegasnya.
Penyelesaian harus dilakukan sesuai aturan hukum dan melibatkan semua pihak terkait agar tidak ada yang dirugikan. Pemkot, katanya, siap memfasilitasi audiensi lanjutan jika diperlukan.
Hingga kini, pembayaran hak karyawan dan dokter masih menggantung. Keputusan manajemen menjual aset pribadi maupun rumah sakit menjadi harapan utama untuk menutup tunggakan. Namun, tanpa kepastian jadwal, ratusan eks tenaga kerja tetap menunggu.
Pihak PT Medical Etam yang hadir enggan memberikan keterangan kepada wartawan setelah pertemuan. Situasi ini membuat publik semakin menyoroti nasib para pekerja medis yang sejak berbulan-bulan tidak menerima hak mereka.
Polemik RSHD menunjukkan bagaimana kegagalan manajemen bisa berdampak luas, bukan hanya pada tenaga kerja, tetapi juga pada layanan kesehatan masyarakat. Jika penjualan rumah sakit benar dilakukan, publik berharap penyelesaiannya tidak berlarut-larut dan mampu menjawab tuntutan keadilan dari para karyawan.
