Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan tiga lokasi baru untuk pembangunan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), yang berfungsi sebagai dapur terpusat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiga titik yang dipilih berada di Tanah Merah, Jalan D.I Panjaitan, dan jalur dua Stadion Palaran.
Plt Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan pembangunan kantor pemenuhan gizi ini merupakan kewajiban pemkot dalam mendukung program nasional MBG.
Saat ini sudah ada sekitar 10 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif di Samarinda. Penambahan tiga KPPG baru diharapkan memperluas cakupan layanan ke sekolah-sekolah yang belum terlayani.
“Pemerintah kota wajib menyiapkan tiga lahan untuk pembangunan KPPG. Tim dari korwil SPPG, BPKAD, dan Kejaksaan Negeri sudah mengecek lima lokasi aset pemda. Dari hasil verifikasi, tiga lokasi bisa digunakan. Sekarang tinggal menunggu surat dukungan dari wali kota dan surat jaminan mutlak untuk diinput ke portal BGN dan Kemendagri,” ujarnya saat melakukan peninjauan di Dapur MBG Samarinda Ulu Dua pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Menurut Suwarso, kondisi lahan yang dipilih relatif siap. Hanya sebagian kecil yang perlu diratakan. “Kalau ada lahan yang tidak rata, pemkot akan melakukan pengurukan. Dari hasil pengecekan, tidak terlalu berat, hanya butuh sedikit penanganan,” tambahnya.
Program MBG di Samarinda sudah berjalan sejak awal Agustus 2025 dengan 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah aktif. Setiap dapur rata-rata melayani ribuan siswa sekolah dasar dan menengah setiap hari. Makanan diproduksi dengan menu berganti tiap hari agar tidak membosankan, tanpa bahan pengawet, dan distribusinya dibatasi maksimal empat jam setelah selesai dimasak.
Dengan tambahan tiga KPPG baru, layanan diperkirakan bisa menjangkau lebih banyak sekolah di sekitar Tanah Merah, D.I Panjaitan, dan Palaran. Pemkot menargetkan ribuan porsi tambahan bisa disalurkan setiap hari.
Suwarso menekankan, pembangunan KPPG tidak hanya soal penyediaan lahan, tetapi juga koordinasi lintas sektor. Kejaksaan Negeri dilibatkan dalam pendampingan untuk memastikan aset pemda yang dipakai sesuai aturan. Dinas Pendidikan menyiapkan data siswa penerima manfaat, sementara Dinas Kesehatan bertugas mengawasi standar higienitas makanan.
“Semua pihak harus terlibat. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai aparat penegak hukum. Dengan begitu, program berjalan aman dan sesuai target,” kata Suwarso.
Pemkot menargetkan pembangunan bisa dimulai segera setelah dokumen administrasi selesai. Kehadiran tiga KPPG baru diharapkan membuat distribusi makanan bergizi di Samarinda lebih merata, sekaligus memperkuat komitmen pemenuhan gizi anak sekolah.
Beta feature
