Samarinda, natmed.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan bahwa peluncuran program gratispol biaya administrasi kepemilikan rumah bukanlah acara seremonial belaka, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat kecil.
Program yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim ini secara resmi diluncurkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim dan sejumlah bank penyalur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 20 Agustus 2025.
Dalam acara tersebut, hadir Direktur Utama PT BPD Bankaltimtara HM Yamin, perwakilan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Bambang Indriatmoko, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Didi Rusliadi, serta PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk Abdul Firman.
Keempat lembaga keuangan itu menjadi mitra utama dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kaltim.
Rudy Mas’ud menekankan, program ini memberi keringanan signifikan bagi warga. “Kita gratiskan biaya administrasi senilai Rp10 juta untuk proses kepemilikan rumah. Masyarakat hanya fokus menyicil angsuran kredit tiap bulan,” ujarnya.
Ia menambahkan, biaya administrasi yang ditanggung pemerintah mencakup rumah dengan kisaran harga Rp180 juta hingga Rp190 juta per unit. Tujuannya, kata dia, agar kepemilikan rumah lebih mudah diakses, terjangkau, dan inklusif bagi kelompok rentan.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, masih ada sekitar 177 ribu warga yang masuk kategori berpenghasilan rendah, mulai dari petani, nelayan, pengemudi ojek, hingga anggota TNI dan Polri.
Sementara itu, terdapat sekitar 60 ribu rumah yang perlu dibenahi dan 250 ribu unit yang dinilai tidak layak huni. Kondisi ini menjadi alasan mendasar lahirnya program Gratispol sebagai solusi nyata perumahan rakyat.
Direktur Utama PT BPD Bankaltimtara HM Yamin menegaskan, nilai Rp10 juta yang disebut gubernur merupakan batas tertinggi dari biaya administrasi yang ditanggung pemerintah.
“Perhitungan kami rata-rata sekitar Rp7 juta hingga Rp8 juta per unit. Biaya yang digratiskan meliputi provisi kredit, jasa notaris, dan komponen lainnya,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, sejak 2012 hingga 2024, Bankaltimtara telah menyalurkan 2.343 unit rumah melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menurutnya, jumlah itu setara dengan realisasi rata-rata 200 unit per tahun. Dengan adanya dukungan Gratispol, ia optimistis angka penyaluran akan meningkat tajam.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyebut program ini merupakan wujud komitmen pasangan gubernur dan wakil gubernur Rudy-Seno untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung visi nasional Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan Rp3 juta rumah bagi rakyat.
“Program gratis biaya administrasi ini menjadi yang pertama di Indonesia,” katanya.
Acara peluncuran turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji, jajaran Forkopimda, pejabat OJK Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Sri Wahyuni, Bupati Penajam Paser Utara Mudiyat Noor, serta perwakilan bupati/wali kota, asosiasi perumahan, dan notaris.
Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi penanda pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Kalimantan Timur.
