Balikpapan, natmed.id – Komisi I DPRD Kalimantan Timur terus berupaya memastikan setiap program kerja perangkat daerah berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Tekanan itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, dalam rapat kerja bersama lima perangkat daerah di Ballroom Hotel Grand Jatra, Balikpapan, Rabu, 13 Agustus 2025.
Dalam pertemuan tersebut, hadir jajaran anggota Komisi I, antara lain Baharuddin Demmu, Safuad, Yusuf Mustafa, Budianto Bulang, Didik Agung Eko Wahono, dan La Ode Nasir.
Dari pihak eksekutif, forum dihadiri langsung Inspektur Daerah Kaltim, Infan Prananta, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Yuli Fitriyanti, perwakilan Biro Organisasi, serta jajaran Sekretariat DPRD Kaltim.
Hadir pula Kabag Umum dan Keuangan Hardiyanto, Kabag Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan Andi Abdul Razaq, serta Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Suriansyah.
Salehuddin menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan instrumen yang harus menghasilkan dampak nyata terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Ada lima perangkat daerah yang kita audiensikan terkait monitoring program kegiatan termasuk apa yang sedang dan akan dikerjakan di tahun 2025. Kita juga ingin mengetahui hambatan yang diketahui masing-masing OPD,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya perencanaan program yang realistis, disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, dan tidak hanya mengejar target administratif.
Menurutnya, proses transisi kelembagaan di sejumlah perangkat daerah harus berjalan tertib agar pelayanan publik tidak terganggu.
Kapasitas auditor pada Inspektorat Daerah pun dianggap perlu diperkuat, sehingga setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar tersalurkan sesuai peruntukan.
Komisi I dalam forum itu juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi perangkat daerah, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan penyesuaian regulasi baru, hingga hambatan teknis lainnya.
Rapat kerja ini menjadi sarana diskusi terbuka untuk mencari solusi yang dapat diterapkan segera.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar setiap program memiliki manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Salehuddin.
Ia berharap rapat serupa dapat digelar secara rutin, mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur terus meningkat dan mampu merespons cepat perubahan kebutuhan warga.
