Samarinda, natmed.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel menegaskan bahwa lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini merupakan dampak dari buruknya sistem distribusi logistik yang belum teratasi secara menyeluruh.
Ia menyoroti kondisi geografis wilayah tersebut yang memang sangat bergantung pada jalur sungai, namun kini terganggu akibat musim kemarau yang berkepanjangan.
Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat di kawasan Long Pahangai dan Long Apari, dua kecamatan terpencil yang berada di garis batas dengan Malaysia, harus menghadapi harga kebutuhan pokok yang melonjak lebih dari dua kali lipat.
Beras yang biasanya dijual dengan harga terjangkau, kini mencapai Rp1,2 juta per karung berisi 25 kilogram. Sementara itu, harga gas elpiji ukuran tiga kilogram bahkan melambung hingga Rp400 ribu per tabung.
Kondisi ini diperparah oleh surutnya air Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi utama pengangkutan logistik ke wilayah tersebut.
Menurut Ekti, penurunan debit air yang ekstrem telah menyebabkan batu-batu sungai bermunculan dan membuat jalur air tidak dapat dilalui dengan normal.
Akibatnya, pengiriman barang ke wilayah hulu menjadi tidak efektif, memicu kelangkaan dan membuka ruang bagi pedagang untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
Ekti menjelaskan bahwa meskipun jalur darat perlahan mulai dibuka, namun keberadaannya belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan logistik di Mahulu.
Ia mencontohkan bahwa kendaraan roda empat jenis double cabin hanya bisa mencapai Long Lunuk, sedangkan untuk menjangkau Long Pahangai dan Long Apari, medannya masih sangat berat dan belum terhubung dengan infrastruktur yang memadai.
“Jarak tempuh dari Kutai Barat menuju Long Apari yang mencapai ratusan kilometer, dengan kondisi jalan yang belum sempurna, membuat pengangkutan barang melalui darat juga tidak menjadi solusi cepat,” ujar Ekti, Senin, 28 Juli 2025.
Dalam kondisi seperti ini, menurutnya, ketergantungan terhadap jalur sungai menjadi semakin rentan, dan hal itu harus segera diantisipasi oleh pemerintah daerah.
Ia juga menyayangkan belum adanya respons konkret dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terhadap situasi tersebut.
Menurutnya, penanganan terhadap lonjakan harga bahan pokok seharusnya menjadi perhatian langsung kepala daerah, karena merekalah yang paling memahami kondisi faktual di lapangan.
Ekti menegaskan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Timur siap mendukung langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah provinsi, namun peran aktif pemerintah kabupaten menjadi kunci utama.
Lebih lanjut, Ekti menyarankan agar DPRD Mahulu segera menyusun langkah strategis dan menjembatani suara masyarakat yang saat ini merasa terbebani.
Ia menyebutkan bahwa pengadaan logistik darurat maupun subsidi ongkos angkut bisa menjadi alternatif solusi sementara, agar harga-harga kebutuhan pokok dapat kembali normal dan masyarakat tidak terus menjadi korban dari kondisi geografis dan iklim ekstrem.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu wilayah perbatasan yang sangat mengandalkan transportasi air sebagai jalur utama distribusi barang.
Ketika musim kemarau tiba, dan sungai mengalami penyusutan drastis, maka akses logistik otomatis terganggu. Jalur darat yang belum sepenuhnya terbangun hanya menambah tantangan tersendiri dalam menjangkau wilayah-wilayah pedalaman seperti Long Pahangai dan Long Apari.
