Balikpapan, natmed.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V. Zahry menegaskan bahwa pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar area tambang.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta enam perusahaan tambang besar di Ballroom Platinum Hotel dan Convention Hall Balikpapan pada Rabu, 23 Juli 2025.
Dalam forum evaluasi yang dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Ketua Komisi IV Baba, serta anggota komisi lainnya seperti Agus Aras, Agusriansyah Ridwan, dan Syahariah Mas’ud, disorot berbagai persoalan terkait implementasi PROPER.
Enam perusahaan yang menjadi fokus pembahasan antara lain PT Multi Harapan Utama, PT Kideco Jaya Agung, PT Indomining, PT Trubaindo Coal Mining, PT Energi Unggul Persada, dan PT Kutai Sawit Mandiri.
Sarkowi menekankan bahwa capaian administratif melalui PROPER, meskipun mampu menghasilkan predikat emas bagi beberapa perusahaan tambang di Kalimantan Timur, tidak dapat menggambarkan kompleksitas masalah sosial dan lingkungan yang muncul di tengah masyarakat terdampak.
“Tantangannya adalah apakah PROPER benar-benar mampu meningkatkan pengelolaan lingkungan. Kita butuh ukuran yang jelas dan komitmen nyata di lapangan,” ujarnya.
Hal ini menjadi peringatan penting bahwa prestasi di atas kertas belum tentu sejalan dengan kenyataan di lapangan.
Sarkowi juga menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap efektivitas indikator penilaian PROPER yang selama ini lebih berfokus pada dokumentasi dan laporan administratif daripada kondisi faktual yang terjadi.
Ia menilai bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak cukup hanya diukur dari aspek teknokratis, tetapi juga harus mencakup kemampuan perusahaan dalam membangun komunikasi yang baik dan hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.
Di sisi lain, masih sering terjadi keluhan warga terkait polusi udara, gangguan kesehatan, dan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan lingkungan.
Situasi ini diperparah oleh lemahnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat serta minimnya ruang partisipasi publik dalam evaluasi PROPER.
Dalam pandangan Sarkowi, PROPER seharusnya menjadi alat yang lebih adaptif terhadap dinamika lokal dan membuka dialog yang lebih luas antara perusahaan dengan komunitas terdampak.
Dengan demikian, pengakuan atas kinerja lingkungan bukan sekadar legitimasi semu yang menutupi ketimpangan sosial dan konflik di wilayah operasi.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa konflik sosial masih kerap terjadi di sekitar lokasi tambang, meskipun perusahaan tersebut mengantongi PROPER emas. Ini harus menjadi koreksi bersama,” tegas Sarkowi.
Pernyataan ini menegaskan bahwa evaluasi PROPER harus menjadi momentum untuk memperbaiki dan menyelaraskan kepentingan perusahaan dan masyarakat.
Dukungan serupa juga datang dari anggota Komisi IV lainnya yang mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendampingi masyarakat menghadapi perusahaan tambang.
Selain itu, pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perlu diperketat agar tidak hanya menjadi program seremonial tanpa dampak nyata.
Melalui forum ini, DPRD Kaltim berharap PROPER tidak lagi sebatas instrumen administratif semata, melainkan menjadi alat transformasi yang efektif untuk mendorong perusahaan bertanggung jawab secara menyeluruh atas dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya.
Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat terjamin secara lebih nyata dan berkelanjutan.
