Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan menegaskan perlunya langkah konkret dan terukur dalam mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai garda depan pengelolaan aset dan kekayaan daerah.
Menurut Firnadi, selama ini peran strategis BUMD masih jauh dari harapan. Padahal, Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah, dari pertambangan, migas, hingga aset-aset strategis lainnya yang seharusnya dapat dikelola lebih agresif dan inovatif.
Ia menilai orientasi kerja BUMD masih terlalu konvensional, cenderung pasif, dan belum mampu bertransformasi secara menyeluruh sesuai tantangan zaman.
“Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi belum dimaksimalkan. BUMD semestinya jadi pemain utama, bukan sekadar pelengkap,” ungkap Firnadi di Kantor DPRD Kaltim belum lama ini.
Dalam pandangan Firnadi, BUMD harus bisa mengambil peran sebagai katalisator ekonomi daerah, bukan sekadar entitas administratif tanpa dampak signifikan.
Ia menyoroti bahwa potensi fiskal daerah kerap tertahan oleh manajemen aset yang tidak produktif dan pola kerja sama yang terlalu menguntungkan mitra swasta.
Salah satu contoh yang diangkat Firnadi sebagai praktik baik adalah pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim berupa Wisma Kaltim di Jakarta.
Bangunan tersebut kini telah berubah fungsi menjadi Hotel Blue Sky setelah dialihkelola melalui skema kerja sama antara PT Mitra Bina Sukses (PT MBS), BUMD Kaltim, dengan PT Blue Sky. Model kolaboratif ini, menurut Firnadi, telah memberikan kontribusi nyata bagi PAD melalui pendapatan tetap sebesar Rp904 juta per tahun.
“Transformasi ini membuktikan bahwa aset yang dulu tak produktif bisa jadi penyumbang PAD. Namun, kita tetap berharap ada peningkatan skema kerja sama yang lebih menguntungkan, tidak hanya fixed cost,” tegas Firnadi.
Pernyataan tersebut mencerminkan tuntutan agar pemerintah daerah mulai mendorong model kerja sama bisnis yang memberikan imbal hasil lebih adil, termasuk sistem bagi hasil atau profit sharing yang proporsional, agar potensi keuntungan dapat kembali ke daerah secara lebih signifikan.
Komisi II DPRD Kaltim sendiri telah melakukan kunjungan kerja ke Hotel Blue Sky Pandurata, Jakarta, pada Rabu, 25 Juni 2025. Kunjungan ini tidak sekadar seremonial, tetapi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap rencana bisnis 2025 yang dijalankan BUMD mitra.
DPRD ingin memastikan bahwa pengelolaan aset publik dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta mampu menjawab ekspektasi publik terhadap pengelolaan sumber daya yang berkeadilan.
Salah satu kebijakan yang diapresiasi dalam pengelolaan hotel tersebut adalah pemberian diskon khusus bagi tamu ber-KTP Kalimantan Timur.
Kebijakan ini bukan hanya strategi pemasaran, tetapi juga simbol keberpihakan aset daerah terhadap warga daerah asal. Langkah tersebut, dalam pandangan Firnadi, menunjukkan bahwa aset publik dapat memiliki nilai tambah sosial, bukan hanya finansial semata.
DPRD Kalimantan Timur berharap model seperti Hotel Blue Sky bisa menjadi preseden dalam pengelolaan aset daerah lainnya.
Dengan pola kemitraan yang terukur, manajemen modern, dan fokus pada nilai tambah ekonomi serta sosial, BUMD diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Transformasi BUMD, dalam kerangka itu, bukan sekadar mengganti manajemen atau meningkatkan laba, tetapi menyusun ulang orientasi dan strategi agar benar-benar memberi dampak langsung bagi rakyat.
Firnadi menekankan bahwa aset publik tidak boleh dibiarkan tidur, apalagi menjadi beban. Sebaliknya, aset harus menjadi alat pembangunan, penggerak kesejahteraan, dan cermin kemandirian ekonomi daerah.
“BUMD kita harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan hanya menunggu arahan atau proyek, tapi proaktif menggali potensi dan membangun kemitraan yang sehat,” ujar Firnadi menutup pernyataannya.
