Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan memanfaatkan masa resesnya dengan berdiskusi bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kedai Al Mahira, Jalan Patin, Tenggarong, Selasa, 8 Juli 2025.
Agenda tersebut sekaligus menjadi penutup kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 yang dihelat dengan nuansa berbeda dari sebelumnya, lebih membumi, lebih dekat dengan denyut nadi ekonomi rakyat.
Dialog yang berlangsung hangat itu dirangkai dalam tajuk business sharing and networking session, dan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan di sektor usaha kecil menengah.
Selain Firnadi, turut hadir Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur, Warsito; Co-Founder Ruang Bisnis, Hafizdzaki; Ketua Localista Kukar, Adji Mustika; serta perwakilan dari Bankaltimtara Cabang Tenggarong, Catur.
Firnadi menuturkan, pilihannya untuk bersua langsung dengan para pelaku UMKM di Kukar bukanlah tanpa alasan. Sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi urusan perdagangan, industri, dan UMKM, ia merasa perlu mendengar langsung suara pelaku usaha di lapangan.
“Kebetulan di DPRD Provinsi saya berada di Komisi II yang membidangi UMKM ini serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim,” kata Firnadi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengakui, selama ini belum ada aspirasi yang spesifik masuk dari sektor UMKM untuk diperjuangkan melalui instrumen anggaran aspirasi DPRD. Padahal, menurutnya, alokasi dana tersedia dan berbagai program telah dirancang.
“Makanya ketika ada tawaran dari Localista kumpul dan ketemu bareng pelaku UMKM di acara ini sekaligus reses, saya ingin dengar aspirasi mereka seperti apa, apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka,” ungkapnya.
Diskusi yang mengalir siang itu menggambarkan sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, mulai dari persoalan manajemen usaha, perizinan dan legalitas, hingga akses terhadap modal dan pencatatan keuangan. Isu-isu yang kerap dipandang sepele, tetapi dalam praktiknya sangat krusial.
“Dan ini juga kemudian yang ditangkap oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kaltim, dengan adanya program Jospol Kaltim Prenuer, kegiatannya ada sertifikasi halal gratis untuk target seribu orang,” ujarnya.
Firnadi menekankan bahwa adanya program seperti Jospol Kaltim Prenuer sebenarnya sudah menjawab banyak persoalan mendasar pelaku usaha kecil. Namun, tingkat keterjangkauan program tersebut, khususnya di Kukar, masih rendah.
“Artinya hal ini sudah ketemu programnya, hanya di Kukar sendiri baru terserap pelaku UMKM sekitar 50 persen sampai hari ini karena banyak yang belum mengetahui program tersebut,” terangnya.
Oleh karena itu, ia berharap momentum reses ini bukan sekadar formalitas turun ke daerah pemilihan, tetapi menjadi ruang nyata untuk menyampaikan informasi strategis dan menyerap kebutuhan riil masyarakat. Firnadi bertekad mendorong agar jembatan antara kebijakan dan kebutuhan pelaku UMKM bisa semakin pendek.
“Mudah-mudahan kegiatan Reses kali ini ikut membantu menyebarluaskan informasi yang kami punya di Pemerintahan Provinsi, dan apa yang bisa saya dorong juga dengan dana aspirasi di DPRD Kaltim, ketemu dengan aspirasi masyarakat pelaku UMKM apa yang dibutuhkan,” pungkasnya.
