Samarinda, natmed.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya untuk membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi generasi muda Benua Etam.
Hal itu disampaikannya saat menandatangani perjanjian kerja sama program bantuan pendidikan bertajuk Gratispol dengan lebih dari 50 perguruan tinggi di wilayah tersebut pada Senin, 7 Juli 2025.
Acara penandatanganan berlangsung di Gedung Olah Bebaya, kompleks Kantor Gubernur Kaltim, dan disaksikan oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan kampus-kampus mitra.
Momen ini tak hanya menjadi seremoni administratif semata, tetapi juga penanda arah baru kebijakan pendidikan Pemprov Kaltim yang lebih transformatif dan berpihak pada kelompok rentan.
“Di anggaran tahun 2025, program Gratispol ini baru diberikan kepada siswa dan mahasiswa baru,” kata Rudy Mas’ud.
Ia menjelaskan bahwa seluruh proses pendaftaran, administrasi, hingga pembiayaan semester pertama akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan baru yang tak hanya fokus pada penyediaan infrastruktur pendidikan, melainkan juga menyentuh substansi utama, jaminan biaya.
Tidak berhenti pada semester awal, Rudy memastikan keberlanjutan program hingga delapan semester, dengan pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni. Khusus untuk program studi kedokteran, Pemprov menetapkan batas maksimal pembiayaan sebesar Rp15 juta per semester. Di luar itu, selisih biaya menjadi tanggung jawab mahasiswa.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen kampus dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan program ini.
“Langkah ini benar-benar terbuka dan inklusif untuk seluruh anak-anak Kalimantan Timur, tanpa memandang suku, agama, bahasa maupun budaya,” ujarnya.
Gubernur menolak jika kegiatan tersebut hanya dipandang sebagai ajang seremonial. Dalam pandangannya, program Gratispol mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menyiapkan fondasi sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.
“Ini bukan sekadar wacana, tetapi kami sungguh-sungguh berkonsentrasi, membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh generasi muda Kaltim untuk menempuh pendidikan tanpa kendala biaya,” ucap Rudy.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov akan menggunakan data tahun ajaran sebelumnya untuk menentukan kuota penerima manfaat. Untuk tahun ini, batas cakupan ditetapkan maksimal 10 persen dari jumlah mahasiswa terdaftar. Namun, Rudy membuka ruang evaluasi untuk memperluas jangkauan program.
“Kalau tahun kemarin ada 1.000 mahasiswa, maka tahun ini bisa jadi 2.000. Prinsipnya kita perluas, tapi tetap menjaga ekosistem industri pendidikan agar tetap sehat,” katanya menambahkan.
Sejumlah institusi pendidikan besar di Kalimantan Timur turut menandatangani kerja sama ini, seperti Universitas Mulawarman, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Politeknik Negeri Samarinda, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim, Universitas Kutai Kartanegara, hingga Universitas Gunadarma. Keikutsertaan berbagai kampus ini diharapkan dapat mempercepat penetrasi program ke berbagai lapisan masyarakat.
Bagi Rudy Mas’ud, Gratispol bukanlah sekadar program, melainkan investasi jangka panjang yang akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
Ia menilai bahwa masa depan Kalimantan Timur tak bisa lagi disandarkan semata pada kekayaan alam, tetapi pada kualitas manusia yang mengelola dan mengolahnya.
Untuk itu, Pemprov Kaltim juga tengah menjajaki kemitraan strategis dengan universitas-universitas unggulan di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini ditujukan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi di Kaltim agar mampu bersaing secara terbuka.
Harapannya, anak-anak Kaltim tak perlu lagi pergi jauh dari tanah kelahiran hanya untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas.
Gratispol diposisikan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan daerah yang tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang dalam membentuk daya saing Kalimantan Timur.
Di tengah transformasi besar-besaran yang sedang digulirkan, dari ibu kota negara hingga hilirisasi industri, kebijakan pendidikan menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat lokal tidak tertinggal.
Melalui program ini, Pemprov Kaltim seolah menanam benih harapan di tanah yang dulu didominasi industri ekstraktif. Kini, arah kompasnya bergeser menuju pembangunan berbasis pengetahuan.
