Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan menyatakan dukungan terhadap gagasan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang mengusulkan pemindahan jalur angkutan tambang dari jalan darat ke jalur sungai.
Gagasan tersebut, menurut Firnadi, merupakan langkah strategis yang sejalan dengan aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan kerusakan jalan akibat aktivitas industri pertambangan dan perkebunan sawit.
Firnadi, yang duduk di Komisi II DPRD Kaltim, secara terbuka menyambut baik wacana tersebut sebagai bentuk koreksi atas pendekatan kebijakan masa lalu yang dianggap gagal menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan.
Ia menegaskan bahwa jalan umum dibangun dari uang rakyat dan semestinya digunakan untuk kepentingan publik, bukan rusak oleh aktivitas angkutan industri yang bertonase besar.
“Saya kira itu memang satu-satunya yang dipikirkan masyarakat. Kami setuju, karena jalan yang dibangun dengan dana rakyat seharusnya dinikmati oleh rakyat, bukan justru rusak karena beban industri,” ujar Firnadi, Senin lalu.
Pernyataan Firnadi tidak lahir dalam ruang hampa. Ia menggarisbawahi bahwa wacana pemindahan jalur ini bukan sekadar retorika, melainkan jawaban atas kegagalan dua pendekatan kebijakan sebelumnya yang dinilai tidak efektif.
Pendekatan pertama berupa pembatasan tonase kendaraan sempat diterapkan, namun pelanggaran tetap terjadi secara masif. Sementara pendekatan kedua melalui penetapan jalur khusus angkutan tambang dan sawit justru macet di tingkat implementasi.
“Dua-duanya pernah dicoba, tapi faktanya masih gagal. Tonase diatur, tapi tetap dilanggar. Jalur khusus diatur, tapi belum ada realisasinya. Jadi kalau sekarang wacananya pindah ke sungai, ya kami tunggu konsep nyatanya seperti apa,” tuturnya.
Firnadi menyebutkan bahwa ide pemanfaatan jalur sungai sebagai alternatif logistik industri tidak hanya rasional secara teknis, melainkan juga relevan dengan semangat keberlanjutan. Namun ia tidak menampik bahwa gagasan ini menyimpan tantangan.
Selain memerlukan perencanaan matang, langkah tersebut juga berpotensi menimbulkan gesekan sosial di lapangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidup di sepanjang aliran sungai.
“Kami menunggu seperti apa konsep konkret dari pemerintah provinsi. Sampai sekarang belum ada paparan lengkapnya, apalagi tanggapan dari para pengusaha tambang. Mereka siap atau tidak?” kata Firnadi menantang.
Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan gagasan pemindahan jalur ini akan sangat bergantung pada seberapa besar keseriusan pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan rencana kerja yang terukur, realistis, dan berpihak kepada kepentingan publik.
Ia berharap agar seluruh elemen dapat terlibat aktif demi mewujudkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
