Samarinda, natmed.id – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim akan memasukkan mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Samarinda ke dalam skema pembiayaan pendidikan melalui program Gratispol.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Seno Aji saat menerima audiensi dari jajaran pimpinan UT Samarinda di ruang kerjanya, Rabu, 2 Juli 2025.
“Mahasiswa dan mahasiswi UT Samarinda adalah anak-anak Kaltim yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Mereka berhak mendapat hak yang sama dengan perguruan tinggi lain di Benua Etam,” tutur Seno Aji.
Menurutnya, hingga saat ini alokasi dana untuk program Gratispol tahun anggaran 2025 telah terserap seluruhnya dengan total anggaran mencapai Rp750 miliar. Namun dalam penyalurannya, mahasiswa UT belum termasuk sebagai penerima manfaat.
Menyadari hal tersebut, pemerintah daerah berencana segera memperluas cakupan program agar dapat menjangkau mahasiswa UT.
“Kami akan bahas lebih lanjut dengan Pak Gubernur. Kalau memungkinkan di APBD Perubahan 2025, kita masukkan. Kalau tidak, pasti akan kita anggarkan murni di 2026,” tambahnya.
Lebih lanjut, Seno Aji menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menempuh pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh seperti yang diterapkan UT.
Ia menekankan bahwa keberadaan UT Samarinda merupakan elemen strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kaltim.
Menutnya, UT dinilai sebagai institusi pendidikan tinggi yang bersifat inklusif dan mampu menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh sistem pendidikan konvensional.
“UT ini lembaga pendidikan tinggi yang inklusif, bisa menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Maka sudah selayaknya mahasiswa UT mendapat dukungan yang sama,” tegas Seno.
Ia juga menambahkan bahwa program pendidikan seperti yang dijalankan oleh UT sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi, terutama dalam menghadapi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tantangan global di masa mendatang.
Sementara itu, Direktur UT Samarinda, Rusna Ristasa, yang hadir dalam audiensi tersebut, menyambut baik rencana tersebut dan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah provinsi terhadap kebutuhan mahasiswa mereka.
Ia menegaskan, peran UT sangat vital dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pelosok, termasuk wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Saat ini kami memiliki sekitar 56 ribu mahasiswa yang tersebar di 10 kabupaten dan kota se-Kaltim. Tahun ini saja sudah ada 9 ribu pendaftar mahasiswa baru. Pendaftaran dibuka setiap semester, tidak menunggu tahun ajaran baru,” kata Rusna.
Untuk mendukung pelayanan kepada mahasiswa, UT Samarinda mengelola 42 sentra layanan yang tersebar di berbagai wilayah, bahkan menjangkau daerah perbatasan seperti Ujoh Bilang dan Datah Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu. Melalui sentra layanan ini, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses berbagai keperluan akademik tanpa harus ke kota.
“Mahasiswa cukup datang ke sentra layanan di daerah masing-masing. Bahkan di Mahakam Ulu, kami punya layanan di Ujoh Bilang dan Datah Bilang,” ujar Rusna.
Rusna berharap, dengan masuknya mahasiswa UT ke dalam program Gratispol, kendala biaya pendidikan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi sebagian besar mahasiswa dapat diatasi secara bertahap.
Ia juga mengapresiasi respons cepat dari Wakil Gubernur yang dinilai memahami kondisi dan tantangan mahasiswa UT secara konkret.
“Terima kasih Pak Wagub yang sudah sangat memahami kondisi mahasiswa UT. Kami berharap segera bisa terealisasi,” imbuhnya
