Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Hartono Basuki mengatakan, sekitar 80 persen penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, baik itu sebagai petani sawah maupun petani perkebunan.
Kondisi ini, menurut dia, seharusnya menjadi pertimbangan serius dalam pengambilan kebijakan pembangunan, khususnya terkait dengan penyediaan infrastruktur pendukung bagi sektor pertanian.
Ia menilai, penguatan infrastruktur seperti jalan tani menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kedua wilayah tersebut. Namun, tantangan utama yang dihadapi dua kabupaten itu adalah keterbatasan anggaran daerah.
Oleh karena itu, Hartono menegaskan bahwa dukungan pemerintah provinsi melalui mekanisme bantuan keuangan (Bankeu) menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh.
“Hanya bisa dilakukan melalui bantuan keuangan, karena menjadi kewajiban pemerintah kabupaten,” tutur Hartono saat ditemui natmed.id pada Senin, 30 Juni 2025.
Dalam pandangannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih terbuka dalam memberikan akses Bankeu yang diarahkan khusus untuk pembangunan fasilitas pendukung sektor pertanian.
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan provinsi dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah merupakan bentuk tanggung jawab dalam membangun Kalimantan Timur secara menyeluruh.
“Harapan kita pemerintah provinsi dapat membuka akses Bankeu untuk fasilitas pendukung di bidang pertanian,” ujarnya.
Meskipun kebijakan terkait pemberian Bankeu telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur, yang menyebutkan batas maksimal nilai Bankeu untuk kabupaten sebesar Rp1 miliar, Hartono mendorong agar regulasi tersebut disandingkan dengan ketentuan yang lebih tinggi, seperti Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang memberikan ruang interpretasi lebih luas dalam pelaksanaan anggaran pembangunan.
“Ini sangat membantu pembangunan infrastruktur di kabupaten kota, karena kewajiban kita membangun Kaltim secara keseluruhan,” kata Hartono.
Sebagai politikus dari PDI Perjuangan, Hartono mengakui bahwa ruang intervensi langsung legislatif melalui dana daerah pemilihan masih sangat terbatas, terutama untuk wilayah seperti PPU dan Paser. Padahal, lanjut dia, jumlah usulan infrastruktur yang masuk dari masyarakat di daerah-daerah tersebut sangat besar dan beragam.
“Ini hanya bisa dilakukan melalui Bankeu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hartono menegaskan bahwa harapan masyarakat tani di Penajam Paser Utara dan Paser patut didengar dan difasilitasi. Ia menyerukan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tak sekadar berpaku pada kebijakan nominal, tetapi lebih pada kebutuhan strategis dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan warga.
Hartono berharap agar alokasi Bankeu ke depan lebih diarahkan untuk membuka akses produksi pertanian, memperluas jalur distribusi, serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi desa yang berbasis pada kekuatan lokal.
Sebab, menurutnya, apabila infrastruktur pertanian dibenahi dengan serius, maka ketahanan pangan dan daya saing petani lokal akan meningkat secara signifikan.
