Samarinda, natmed.id – Sebanyak 31.525 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) menerima insentif langsung dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai bagian dari program Jospol. Bantuan keuangan ini disalurkan serentak pada Rabu, 25 Juni 2025, dalam seremoni resmi di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda.
Program Jospol merupakan bagian dari janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Pemerintah menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan temporer, tetapi komitmen rutin selama lima tahun ke depan, dengan nilai insentif sebesar Rp500.000 per guru per bulan.
“Hari ini 31.525 guru menerima insentif secara bersamaan. Ini bukan hanya soal nominal, tapi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka,” kata Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam keterangan usai acara.
Guru penerima insentif berasal dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, serta satuan pendidikan keagamaan seperti RA, MI, MTs, dan pondok pesantren. Program ini dirancang untuk menjangkau para pendidik non-PNS dan PNS yang berada di garda depan pendidikan dasar.
Anggaran program ini dialokasikan melalui skema hibah personal dengan total mencapai Rp32 miliar per tahun, disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Utara (Bankaltimtara). Pemerintah menargetkan kesinambungan program hingga 2030 dengan pola distribusi yang tetap setiap tahunnya.
“Ini bukan program satu kali. Setiap tahun jumlahnya sama, Rp32 miliar, untuk guru-guru kita di seluruh penjuru Kaltim,” ujar Seno.
Ia menegaskan bahwa guru memegang peran strategis dalam pembangunan daerah, bukan sekadar sebagai pengajar kurikulum. Menurutnya, guru adalah pembentuk karakter, penyemai nilai, dan penggerak transformasi sosial dalam jangka panjang.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan Kaltim. Dan di tangan guru-lah fondasi itu dibangun,” tambahnya.
Program ini juga sejalan dengan visi “Generasi Emas Kaltim” yang tengah dikembangkan pemerintah. Dukungan terhadap tenaga pendidik dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Seno juga menyebut, Jospol lahir dari kebutuhan untuk memberi perhatian khusus pada guru yang selama ini tidak terakomodasi dalam sistem insentif nasional secara memadai, terutama di sekolah swasta, lembaga keagamaan, dan wilayah terpencil.
“Kami ingin seluruh guru, tak peduli status atau lokasi mengajarnya, bisa merasakan hadirnya negara,” ucapnya.
Selain pemberian insentif, pemerintah provinsi tengah menyiapkan sistem monitoring terpadu untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi penerima. Seno menyebut bahwa validasi data dilakukan lintas instansi, termasuk Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.
Pemerintah juga membuka kemungkinan penguatan program melalui kolaborasi dengan kabupaten/kota, agar pelaksanaan insentif dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah secara lebih spesifik. Namun prinsipnya, program ini tetap menjadi tanggung jawab anggaran provinsi.
“Kami terbuka terhadap integrasi sistem, tapi tidak akan menyerahkan beban ke daerah. Provinsi yang pegang tanggung jawab anggarannya,” tegasnya.
Penyaluran insentif Jospol dilakukan secara simbolis dalam acara seremonial, namun realisasi transfer ke rekening guru telah diproses terjadwal. Pemerintah meminta agar guru memantau langsung saldo di Bankaltimtara tanpa perlu membuat laporan manual.
“Semua langsung masuk ke rekening masing-masing. Tidak perlu ribet,” pungkas Seno.
