Samarinda, natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 16 Juni 2025. Rapat mingguan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok serta perlindungan daya beli masyarakat.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti perwakilan dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta sejumlah kementerian dan lembaga teknis lainnya. Pemprov Kaltim hadir melalui Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Iwan Darmawan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Heni Purwaningsih, Plt Kepala Dinas Perhubungan Irhamsyah, Sekretaris Diskominfo Edi Hermawanto Noor, serta perwakilan dinas terkait lainnya.
Tomsi menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan lintas sektor, mengingat tantangan yang akan meningkat pada paruh kedua tahun ini. Ia mengingatkan bahwa inflasi bukan semata urusan statistik, melainkan persoalan nyata terkait daya beli masyarakat.
“Minggu lalu sudah diputuskan agar dilakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Minggu ini, kami menekankan perlunya antisipasi distribusi dan fluktuasi harga bahan pokok, terutama menjelang semester dua,” ujar Tomsi.
Ia juga meminta pemerintah daerah aktif memantau harga di pasar tradisional dan memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, pelabuhan logistik, serta instansi distribusi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran pasokan pangan di seluruh wilayah, termasuk daerah dengan tantangan geografis seperti Kaltim.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan (year-on-year) Kaltim per Mei 2025 tercatat sebesar 1,03 persen, dengan Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat angka tertinggi yaitu 1,27 persen. Angka tersebut menunjukkan tren kenaikan dari bulan Januari yang berada di 0,21 persen dan April yang mencapai 1,36 persen. Namun secara bulanan (month-to-month), Kaltim justru mengalami deflasi sebesar –0,35 persen pada Mei 2025. Koreksi ini dipengaruhi oleh turunnya harga bahan bakar dan hasil panen raya.
Sementara itu, harga beras nasional tercatat naik sebesar 0,72 persen pada pekan pertama Juni 2025. Meski masih dalam batas Harga Eceran Tertinggi, fluktuasi ini menandakan pentingnya langkah antisipatif seperti operasi pasar. Di sisi lain, harga komoditas hortikultura seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,39 persen, 4,04 persen, dan 8,55 persen.
Rapat juga membahas program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, 3 Juta Rumah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat menilai program-program ini dapat membantu menekan beban pengeluaran masyarakat dan turut berdampak pada kestabilan harga di sektor konsumsi rumah tangga.
Pemprov Kaltim menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi aktif dalam pengendalian inflasi dan mendukung implementasi program-program nasional. Meski tekanan inflasi di daerah belum mencapai titik kritis, kesiapsiagaan dan respons cepat tetap dibutuhkan, terutama dalam menjaga distribusi dan memperkuat intervensi pasar di lapangan.
Melalui forum koordinasi nasional seperti ini, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga menjadi aktor utama dalam mengamankan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
